Catatan kecil tentang hari lahir provinsi Kaltara dalam perspektif yuridis

Senin, 22 Februari 2021 | 12:43

Bagikan:

Oleh : Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum


KALTARA - KORANDIGITALNET.COM - Mencermati dan mengamati polemik tentang hari jadi provinsi Kalimantan Utara, yang saat ini hangat dibicarakan dalam berbagai dimensi baik melalui media sosial maupun di warung kopi sampai dibicarakan dalam forum resmi lembaga legislatif. Maka perlu kita luruskan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kenapa mesti diluruskan supaya tidak menjadi bola liar (wildball) yg nantinya akan menjadi bola salju (snowball) yang dipenghujungnya akan  menjadi bola panas (hotball). Penetapan hari jadi sebuah DOB semuanya diselaraskan sesuai dengan mekanisme hukum dalam sistem yang tak terpisahkan dengan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif, bukan berdasarkan perasaan atau bahkan dengan tendensius tertentu  berdasarkan pada kebijakan dan pemahaman politik yang berbeda. Pemberlakuan suatu aturan hukum berdasarkan pada lembaga mana yg diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan, supaya dapat mengikat seluruh elemen masyarakat [baca : hirarkhi perundang-undangan di Indonesia]


Hari ulang tahun Provinsi Kalimantan utara ditetapkan berdasarkan Peraturan gubernur Nomor 4 Tahun 2019, dengan dasar hukum seperti pada diktum Mengingat dipergub tsb. HUT Provinsi maupun Kab/Kota di Indonesia diperingati berdasarkan tanggal peresmiannya sebagai DOB, bukan berdasarkan tanggal penetapan UU Pembentukannya sebagai DOB. Contohnya Provinsi Kaltim dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1956, diundangkan oleh Presiden Soekarno tanggal 29 Nopember 1956. Kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 Januari 1957, bersamaan dengan pelantikan Penjabat Gubernur Pertama Provinsi Kaltim almarhum Bapak  APT Pranoto (nama beliau diabadikan sebagai nama bandara Samarinda sekarang). Karena itu hingga saat ini HUT Provinsi Kaltim diperingati setiap tanggal 9 Januari sesuai tanggal peresmiannya.  DOB Kotamadya Tingkat II Tarakan dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1997 diundangkan oleh Presiden Soeharto Nopember 1997, diresmikan oleh Mendagri 15 Desember 1997, hingga saat ini HUT Kota Tarakan diperingati setiap 15 Desember.


DOB Provinsi Kaltara dibentuk berdasarkan UU Nomor 2020 Tahun 2012, yang ditetapkan oleh DPR RI tanggal 25 Oktober 2012 dan diundangkan oleh Presiden SBY tanggal 17 Nopember 2012, selanjutnya diresmikan oleh Mendagri pada saat itu Bapak Gamawan Fauzi atas nama Presiden tanggal 22 April 2013 bersama-sama 37 DOB Kabupaten di seluruh Indonesia. Juga sekaligus pelantikan Pj. Gubernur Kaltara dan 37 Pj. Bupati oleh Mendagri atas nama Presiden.


Oleh sekelompok orang yang "gagal paham dan tidak mau memahami ketentuan UU" menganggap hari lahir Kaltara pada 25 Oktober karena DPR RI menetapkan UU Pembentukan DOB Provinsi Kaltara pada 25 Oktober 2012, bahkan ada kelompok masyarakat mengatakan bahwa hari lahir kaltara pada tgl 16/17 nopember. Hal ini jelas tidak dapat memenuhi syarat logika hukumnya, dengan alasan : 1. Penetapan UU oleh DPR belum dapat menjadi sah, sebelum diundangkan oleh Presiden (Presiden SBY mensahkan UUnya pada tanggal 17 Nopember 2012); 2. DOB Provinsi maupun Kab/Kota belum dapat melaksanakan "eksistensi"nya sebelum diresmikan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Presiden atau Menteri yang didelegasikan oleh Presiden, meresmikannya atas nama Presiden), biasanya selalu dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pj. Gub/Bupati/Walikota DOB ybs, krn DOB ybs harus ada yang memimpinnya dan diberikan kewenangan oleh UU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mempersiapkan OPD, terbentuknya DPRD, mengisi personil jabatan dalam pemerintahan, dan lain-lain terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DOB.


Jadi penetapan HUT Kaltara setiap tanggal 22 April berdasarkan Pergub Kaltara Nomor 4 Tahun 2019 sudah sesuai UU dan "kebiasaan hukum" (konvensi) yang berlaku di Indonesia serta memenuhi logika hukum. Selain itu, setiap Pergub sebelum ditetapkan oleh seorang Gubernur, wajib dikonsultasikan kepada Mendagri melalui Dirjen Otda dan Biro Hukum Kemendagri, untuk diasistensi, dievaluasi, dan memperoleh persetujuan Mendagri. Jika Pergub tsb belum memperoleh persetujuan Mendagri, Gubernur tidak dapat menandatangani/mengundangkannya.


Kekeliruan maupun kebodohan dalam membaca, memahami dan menginterpretasikan ketentuan UU, selain berdampak buruk dan merugikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, secara politik maupun ekososbud, juga bisa menjadi tertawaan, olokan,  maupun sikap sinis dan kritis publik, terutama publik yang mengerti dan memahaminya. Mari kita terus luruskan niat untuk berbuat baik, bermanfaat bagi orang banyak dan menyebarkan kebajikan. Semoga Allah Yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar dan Maha Melihat senantiasa menjaga dan memelihara kita.(YN)

Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM