Rapat Dengar Pendapat Dengan Kementerian ESDM, Arkanata Akram Pertanyakan Soal Dana CSR Perusahaan Tambang

Thursday, February 13, 2020 | 08:42

Bagikan:
RDP : Arkanata Akram saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, di gedung DPR RI Senayan.



JAKARTA - KORANDIGITALNET.COM - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Di gedung DPR RI Senayan pada Selasa (11/2/2020), mencuat persoalan fungsi dan wewenang Inspektur Tambang dan kontribusi sektor mineral dan batu bara (Minerba) terhadap penerimaan negara tahun 2019.

Arkanata Akram anggota komisi VII DPR RI dari fraksi partai Nasdem mempertanyakan hal wewenang Inspektur ini, menurutnya, wewenang Inspektur Tambang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan.

"Di dapil saya, ada perusahaan yang ambil luasan tanah di desa terkait dan itu sangatlah luas," Ujar legislator muda Nasdem ini.

Pemuda Milenial Kaltara yang terpilih sebagai anggota DPR RI pada pileg lalu ini juga menguraikan, kalau Karang Taruna di daerahnya lebih sejahtera ketika daerahnya masih berupa hutan di banding setelah menjadi tambang.

"Saya tidak mengatakan menolak tambang, tapi ketika kita korbankan hutan, seharusnya kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan, ini juga akan berdampak pada hubungan emosional antara pemilik tambang dengan warga setempat, jadi perusahaan harus lebih bisa memperhatikan itu," Ungkap Arkanata.

Nata panggilan akrab legislator muda Nasdem ini juga berharap agar peran pemerintah pusat dalam mengawal CSR perusahaan, agar bisa tepat sasaran dengan cara menyalin ke masyarakat terdekat dengan perusahaan tambang tersebut,"Tutup Arkanata.(AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM