Gat Khaleb A : Persetujuan APBD Kab.Nunukan Deadlock

Minggu, 01 Desember 2019 | 20:27

Bagikan:
Gat Khaleb A anggota komisi III DPRD Kabupaten Nunukan dari Partai Demokrat



Nunukan - KORANDIGITALNET.COM - Sebuah tulisan dari salah satu wakil rakyat Gat Khaleb A, Gat adalah politisi Partai Demokrat, duduk di komisi III yang juga anggota Banggar di DPRD Kabupaten Nunukan.(1/12/2019).

Otto Von Bismarck, 1898: "Politics is the art of the possible (Politik adalah seni kemungkinan)

Dorothy Fosdich, 1911: In politics, there are no permanent friends or enemies (Dalam politik, tdk ada teman atau musuh yg abadi.

Arogansi Politik
Kekuasaan yang mayoritas dan mutlak membuat sebagian penguasa lupa diri akan adanya trias politika (pembagian kekuasaan). Pada tahap inilah prilaku politik menjadi arogan, merasa paling hebat, merasa paling bisa, merasa paling berkuasa dan merasa bisa melakukan apa saja, dst. Sehingga lupa bahwa dalam politik perlu teman berbagi peran (power sharing)  atau dengan kata lain perlu dukungan dari lawan politik dalam mengambil kebijakan. 

Prilaku politik seperti itu, hampir terjadi di seluruh negara demokrasi. Banyak kebijakan suatu pemerintah, mendapat perlawanan dari kolega politik sehingga kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan. 

Komunikasi Politik
Dalam politik praktis, ada adagium yang mengatakan, "dalam politik tidak ada teman dan musuh yang abadi, hanya kepentingan yang abadi". Adagium ini benar adanya, terbukti dengan diangkatnya Prabowo sebagai Menhan oleh Jokowi. Padahal selama kampanye, mereka saling menjatuhkan dalam arti seluas-luasnya. Inilah realitas politik. 

Pertanyaan kita selanjutnya, kenapa bisa demikian? Jawabnya sederhana saja, terjadinya komunikasi politik antara para pihak yang bermusuhan secara pilihan dan pandangan politik. Salah satu pihak membuka komunikasi. Bisa diplomasi warung kopi. Diplomasi ikan bakar, diplomasi silaturahmi, dst. (band: diplomasi stasiun kota, dimana Jokowi dan Prabowo naik kereta bersama).

Dengan terbuka dan terjadinya komunikasi yang intens dan cair, sumbatan-sumbatan saluran komunikasi akan terbuka. Perbedaan pandangan politik akan cair dan berakhir pada suatu muara atau suatu titik puncak ,tidak ada teman dan musuh abadi, hanya kepentingan yang abadi, Dalam terminologi politik, hal ini sering juga disebut politik akomodatif dan di sinilah sering terjadi distorsi yang mengakibatkan banyaknya pejabat daerah yang kena kasus. Akomodasi yang terjadi harusnya pada kebijakan, misalnya pro rakyat ataun pro konstituen masing-masing elite politik, tetapi yang terjadi adalah akomodasi kepentingan pribadi atau kelompok elite (material). Mestinya, akomodasi yang terjadi pada kebijakan pembangunan yang tentunya beda-beda menurut dan sesuai pandangan masing-masing elite dan kebutuhan konstituen.

Dalam konteks Nunukan, saya melihat komunikasi politik antar elite, baik antar internal elite dewan maupun antara eksekutif dengan elite politik dewan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadinya deadlock dalam hal persetujuan APBD 2020.

Sebagai bagian dari elite dewan, saya melihat dan menilai bahwa sesungguhnya tidak ada yang terlalu prinsip sehingga harus berakhir dealock. Dewan minta bayar utang dan eksekutif mengatakan duit tidak cukup. Tidak ada komunikasi. Buntu. Deadlock, dramatis.

Dalam kaca mata politik, tidak ada permintaan dewan yang haram (melanggar hukum) dan wajar atau semestinya diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan yang benar. Dan sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 107 (penjelasan), beban kepada pihak ke 3 adalah urusan wajib dan mengikat.  Juga alasan pemerintah masuk akal dengan kondisi keuangan yang defisit dan pembayaran harus bertahap. Tidak bisa sekaligus. Program tidak ada. Benar!

Kalau dua-duanya benar, apa yang salah sehingga persetujuan APBD Kab. Nunukan 2020 deadlock? Saya menilai, adanya gengsi dan arogansi politik yang luar biasa antara para elite politik Nunukan. Karena gengsi dan juga arogansi politik para elite timbul, sehingga tidak ada yang mau membuka dan memulai komunikasi politik yang intens antar para elite. Semua jaga diri. Semua jaga gengsi. Semua merasa paling benar. Semua merasa paling bisa. Merasa paling berkuasa. Merasa bisa menjatuhkan yang lain, dst. 

Hemat saya, ini sikap, prilaku dan strategi politik yang salah. Realitas dan pratik politik bukanlah seperti itu. Harus ada komunikasi dan harus ada akomodasi kebijakan yang saling menyenangkan dan membuat semua tersenyum. Anggota DPRD adalah represebtasi masyarakat dan harus didengar juga pendapat dan pandangannya dalam menetukan arah pembangunan, sehingga tidak ada yang merasa kalah dan merasa menang sendiri. Demikianlah politik dalam teori dan pratik.(Gat Khaleb A)

Nnk, 1/12/19
Pkl. 09.27 AM
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM