Terkait Persoalan Kepiting Di Kaltara, Gubernur Akan Melayangkan Surat Resmi Ke Kementerian Kelautan Perikanan

Selasa, 19 Maret 2019 | 10:38

Bagikan:
Photo oleh Babe
Photo bersama Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie bersama perwakilan Nelayan Kaltara, di VIP Bandara Juwata Tarakan.



TARAKAN - KORANDIGITALNET.COM - Bertempat di VIP Bandara Juwata Tarakan, Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menerima sejumlah perwakilan Nelayan yang tergabung dalam HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), Senin (18/3/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Irianto menjelaskan terkait dengan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016, Tentang larangan penangkapan dan pengiriman keluar terhadap lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia.

Menurut Gubernur Kaltara ini, bahwa, Permen yang mengatur larangan itu, merupakan produk hukum yang di keluarkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan RI."Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur tidak punya wewenang untuk merubah, apalagi mencabut aturan itu, karena itu yang mengeluarkan pusat, yang bisa mencabut hanya Menteri yang bersangkutan, atau atasannya, dalam hal ini Presiden," Terang Irianto.

Saat perwakilan nelayan berdiskusi dengan Gubernur Irianto Lambrie, Terkait persoalan kepiting di Kaltara.



Lanjut orang nomor satu di Kaltara ini, bahwa, Meskipun aturan tersebut tidak bisa di ubah oleh pemerintah daerah, Bukan berarti Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tinggal diam, melalui Gubernur akan melayangkan surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Puji Astuti,"Dalam surat ini, berisikan tentang penjelasan terkait kondisi atau fakta-fakta di Kaltara, Dengan harapan, jika ada pertimbangan kondisi ini, Menteri KP bisa meninjau atau merevisi poin-poin yang memungkinkan bisa memberikan peluang para nelayan Kaltara bisa menjual kepiting ke luar, Tentu tetap pada koridor yang tidak melanggar aturan perundang-undangan, serta menjaga kelestarian lingkungan,"Ungkap Irianto.

"Perlu saya jelaskan, Dalam surat yang akan kita ajukan ini, bukan minta Kaltara mendapat  pengecualian, Karena peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia secara keseluruhan, Yang bisa kita harapkan, adalah ada revisi pasal pada Permen KP itu, Dan itu juga tidak serta merta, tentu ada proses, nanti dari Kementerian akan menurunkan Tim untuk melihat sekaligus melakukan kajian teknis ke Kaltara,"Jelas Pemimpin Kaltara ini.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie juga menguraikan, Kalau dirinya akan membantu memfasilitasi perwakilan HNSI Kaltara untuk berdiskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Guna mendapatkan jalan penyelesaian.

"Saya memahami permasalahan yang di hadapi para nelayan, untuk itu saya berempati yang besar dalam membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut, Tentu sesuai kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku, Di sisi lain juga saya sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada para nelayan, agar bersabar, Jangan memaksakan kehendak, dengan meminta peraturan di ubah secepatnya, Kita juga perlu pahami aturan yang sudah di tetapkan pemerintah, ini aturan yang jelas, Dan berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kaltara, Mengenai anggapan ada pengecualian di Jawa Tengah, itu beda, bukan soal kepiting, tapi aturan alat tangkap Cantrang, Dan itu juga bukan pengecualian, melainkan Menteri memperpanjang pemberlakuan Cangkang, sampai nelayan siap menggunakan alat baru yang di perbolehkan,"Tutup Irianto.(Babe/YL)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia
Jangan Lupa Coblos No Urut 3 Dapil Tarakan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia