Hj. Asmin Laura Hafid Hadiri Rapat Terkait Percepatan Pembangunan PLBN di Kawasan Perbatasan

Jumat, 08 Februari 2019 | 09:40

Bagikan:
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri rapat dengan tema " Penyusunan Rencana Kerja Operasional Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019"


NUNUKAN - KORANDIGITALNET.COM - Menindaklanjuti terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Hj. Asmin Laura Hafid selaku Bupati Nunukan menghadiri rapat dengan tema " Penyusunan Rencana Kerja Operasional Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019" berlangsung di Ruang Rapat Hotel Aston Marina Ancol Jakarta pada Kamis pagi (7/2).

Rapat yang berlangsung dihadiri oleh Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP Ir. Daud, MT, Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam Laksamana Madya TNI Jamaluddin, Para Asisten Deputi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kepala Biro Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Biro Perbatasan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Bupati, para Sekda dan Camat Daerah yang akan di bangun PLBN

Inti Sambutan atau arahan dari Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP dan Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI yakni, Rapat Fasilitas dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara dengan agenda Penyusunan Rencana Kerja Operasional Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019, bahwa ada 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan di bangun di daerah perbatasan diantaranya yaitu : Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Prov. Kaltara, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Midang Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara.

Kepala BNPP melalui Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dan Kemenkopolhukam melalui Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berpesan agar kepala daerah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan daerah tempat pembangunan PLBN, diantaranya masalah Lahan karena banyak daerah yang sudah keluar anggarannya tapi bermasalah di lahan (sengketa), sehingga diantara 11 PLBN yang akan dibangun Tahun 2019 ini agar lahannya tidak ada yang bermasalah sehingga PLBN bisa dibangun kemudian selesai Tahun 2019 serta bisa digunakan untuk masyarakat perbatasan.(HM/YL)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia
Jangan Lupa Coblos No Urut 3 Dapil Tarakan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia