Tingkatkan Pelayanan Publik, Balai Karantina Pertanian Bersama Pengguna Jasa Berkomitmen Anti Penyuapan

Selasa, 18 Desember 2018 | 18:07

Bagikan:
ANTI SUAP : Saat dilakukannya penandatanganan komitmen anti penyuapan oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Tarakan Nuralim bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Ibramsyah Amirudin.(18/12).



TARAKAN - KORANDIGITALNET.COM – Dalam rangka meningkatkan pelayanan public, perlu dibangun sistem dan komitmen anti penyuapan. Dalam hal ini, Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan menyelenggarakan Sosialisasi atau Hearing Public dengan megundang pengguna jasa dan beberapa Instansi terkait di Kota Tarakan bersama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, pada selasa (18/12).

Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, Nuralim mengatakan, bahwa maraknya kasus korupsi yang melibatkan apparat pemerintah dan pihak swasta membuktikan bahwa korupsi merupakan kejahatan sistemik yang harus dilawan dengan memperkuat sistem tata kelola pemerintah dan swasta.

“Kita juga sudah menyepakati bersama bila tidak adanya pungli dan suap bagi petugas kita,” jelasnya, selasa (18/12).

Selain itu, Nuralim juga mengungkapkan pihaknya bersama para pengguna jasa serta Instansi terkait melakukan penandatanganan bersama mengenai komitmen dengan tidak adanya pungutan liar yang terjadi. “Kita sudah komitmen bersama, jadi tidak ada yang namanya Pungli,” tuturnya.

Dirinya juga mengaku, bila ada anggota Balai Karantina yang terlibat hal tersebut, pihaknya akan bertindak tegas. Kan sudah ada aturannya, kita akan proses secara hukum,” tegasnya.

Saat berlangsungnya Sosialisasi atau Hearing Public dengan megundang pengguna jasa dan beberapa Instansi terkait di Kota Tarakan bersama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia,



Kemudian itu juga, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan sistem yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perubahan etika dan perilaku yang membantu sebuah organisasi sehingga dapat berfungsi dengan baik, meningkatkan reputasi dan menghindarkan dari risiko penyuapan. 

“Mengingat bahwa suap dan pungli secara tidak disadari sudah menjadi budaya di Indonesia, maka perlu dilakukan penerapan sistem  manajemen anti penyuapan akan diselaraskan dan diintegrasikan dengan sistem  manajemen yang ada untuk menghadapi risiko penyuapan dilingkup BKP Kelas II Tarakan,” terang Nuralim.  

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Obudsman Republik Indonesia, Ibramsyah Amirudin mengatakan, pihaknya siap melakukan pengawasan terhadap pelayanan public seperti Balai Karantina Pertanian dan Intansi lainnya uang memberikan pelayanan bagi masyarakat. “Kita selalu mengawasi seluruh pelayanan public di Kaltara ini,” terangnya.

Dengan adanya komitmen tersebut, dirinya berharap komitmen tersebut bisa dilakukan dan diterapkan di kalangan pelayanan public di Kaltara. “Semua Pelayanan semua kita pantau, bila ada pelayanan tidak sesuai, segera laporkan ke kami langsung, jadi jangan menganggap kami tidak bekerja,” tutupnya. (AD)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia
Jangan Lupa Coblos No Urut 3 Dapil Tarakan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia