H Amir Bakrie : Para Petani Tambak Kurang Aktif Dalam Mengurus Sertifikasi

Jumat, 16 November 2018 | 19:39

Bagikan:
SEHATKAN : Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kaltara H Amir Bakrie, Memberikan sambutannya pada acara Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Hak Atas Tanah milik petani tambak di Kalimantan Utara, Di Hotel Galaxy Kota Tarakan.(16/11).



TARAKAN - KORANDIGITALNET.COM - Bertempat di meeting room Hotel Galaxy kota Tarakan, Dinas Kelautan Perikanan Kaltara melaksanakan acara Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan ( SEHATKAN ),  Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (16/11/2018).

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kaltara H Amir Bakrie, Wakil Ketua DPRD Tarakan Mudain ST, Kabid Budi Daya Ikan dan Kelautan Kaltara Idham Chalid, Kanwil BPN Provinsi Kaltimtara Hendi Kurniadi, SH,M,Si, Perwakilan BPN kota Tarakan Timbul T Hamonangan, Perwakilan BPN Kabupaten Bulungan Samsul Hadi, Serta pengusaha tambak budi daya ikan dan udang se-kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Kepala DKP Kaltara H Amir Bakrie mengatakan, kegiatan Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Lahan milik para petani sengaja dilaksanakan di Hotel Galaxy ini Karena 90% pemilik tambak berasal dari Kota Tarakan,"Dari 66 petani tambak yang hadir saat ini, kebanyakan dari Tarakan, Kami dari pemerintah Provinsi dalam hal ini DKP Kaltara, sangat menyesalkan, dimana para petambak kurang aktif untuk mengurus sertifikasi ini," Kata H Amir.

Dalam sosialisasi tersebut, DKP Kalimantan Utara juga memperlihatkan hasil rekaman video saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kaltara, Dimana arahan presiden, untuk tahun 2018 ini, harus mencapai 26.000 tambak milik rakyat harus disertifikasi dan rencana tahun depan ditargetkan sampai 50.000 H sudah selesai di sertifikasi.

Nampak para pemilik tambak menghadiri acara sosialisasi Percepatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan ( Sehatkan ) di Hotel Galaxy Kota Tarakan.


"Dari hasil pendataan DKP kami, tambak yang ada di kota Tarakan, APL sebanyak 180.7 Ha, Bulungan APL 14.460,38 Ha, kita telah mengajukan usulan sertifikasi lahan tambak tahun 2018 sebanyak 1,559 bidang dengan rincian, 1,516 bidang (13,460,38 Ha) di kabupaten Bulungan dan 43 bidang (180,7 Ha) di Kota Tarakan, ke BPN Kaltim, karena untuk Kaltara belum ada BPN, semuanya masih di bawah Kalimantan Timur,"Jelas H Amir.

Sementara itu, Kepala BPN Kaltimtara Hendi Kurniadi menjelaskan, Sertifikasi hak atas lahan, guna meningkatkan status tanah untuk memperoleh kepastian hukum,"Lahan petani juga mesti jelas, tanah tersebut merupakan lahan pembudidaya ikan atau udang, tidak dalam sengketa, tidak berada dalam kawasan hutan, tidak di atas HPL atau HGU, Luas tanah maksimal 2 Ha perorang, bukan merupakan warisan yang belum dibagi, mempunyai bukti kepemilikan, tanah bukan merupakan transmigrasi dan tanah telah terpasang landa batas," Jelas Hendi.

"Pemohon juga mesti WNI, Berdomisili dialamat tanah yang disertifikasi, bersedia menandatangani surat peryataan penguasaan fisik bidang tanah, dan subyek tidak termasuk dalam kepemilikan kelebihan batas maksimum, Koordinasi dengan pemerintah daerah, guna mempersiapkan daftar calon peserta dan lokasi yang telah disepakati bersama dengan Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, paling lambat bulan Mei tiap tahun untuk di tetapkan sebagai sertifikasi  tahun berikutnya, Ya anggaran kegiatan sertifikasi mesti dipikirkan," Urai Hendi.

Hal senada juga disampaika Perwakilan BPN Kabupaten Bulungan, Samsul Hadi, Dimana pada pasal 19 UUPA menetapkan bahwa, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia,"Kerjasama Kementerian Kelautan Perikanan dengan Kementerian ATR/BPN, yang di implementasikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil melalui fasilitas sertifikasi hak atas tanah, Kalau sudah disertifikasi ini dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan atau lembaga non-bank,"Kata Samsul.

"Melalui upaya tersebut, diharapkan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dapat memperoleh modal usaha, guna meningkatkan pengembangan ekonomi produktif lainnya,"Tutup Samsul.(AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM