Kasus Pencemaran Nama Baik Gubernur Kaltara, Polisi Tetapkan 3 Tersangka

Kamis, 13 September 2018 | 08:57

Bagikan:
Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Choirul Yusuf


TARAKAN - KORANDIGITALNET.COM - Pencemaran nama baik Gubernur Kaltara yang dilaporkan oleh Gerakan Bela Rakyat (Gebrak) pada 24 Januari lalu, kini Satreskrim Polres Tarakan terus melakukan proses penyelidikan. Dan alhasil telah menetapkan tiga tersangka.

“Jadi Inisialnya tiga tersangka itu LN, KM, dan  VK, dengan ketiga tersangka itu merupakan Oknum Satpol PP Tarakan dan dua Oknum Pers, keterlibatan ketiganya karena menyebarkan saja,” jelas Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyawan, melalui Kasat Reskrim AKP Choirul Yusuf, rabu (12/9).

Lanjutnya, pihaknya juga telah melakukan penyelidikan terhadap akun yang telah menulis berita Hoax. Namun, akun sulit ditemukan penulisnya. Pasalnya, berita tersebut mengunakan Akun palsu.

“Yang membuat berita ini mengunakan Akun palsu, jadi dia sebatas menstranmisikan dan mendistribusikan, Karena yang menulis ini mengunakan Situs gratisan, tetapi tetap kita akan telusuri,” tuturnya.

Terkait dengan halnya demo dilakukan di Jakarta tersebut, pria berpangkat balok tiga ini mengatakan, benar dengan adanya demo tersebut, namun hanya beberapa orang saja dengan sebatas mengeluarkan spanduk. 

“Hanya beberapa orang memasang spanduk dan difoto selayaknya orang demo, dan dana itu juga tidak benar, karena berdasarkan data dari keuangan Provinsi Kaltara bahwa itu memang ada untuk jaminan para Investor dan bukan masuk ke Rekening pribadi, jadi itu untuk keuangan Provinsi,” kata Choirul.

Selain itu, pihaknya terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dari kasus ini. “Kita sudah periksa 7 Saksi, barang bukti yang kita amankan yakni, Keterangan saksi, Keterangan ahli, dan Akun yang digunakan,” tutupnya. 

Kemudian itu, ketiga tersangka tersebut dikenakan Pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 uu no.19 thn 2016 tentang perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, diancamn pidana 4 tahun namun tidak dilakukan penahanan.

Diketahui, Untuk diketahui, Laporan Gebrak ke Polres Tarakan ini terkait 15 portal online yang menyebarkan informasi ke jejaring sosial, soal demo oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi di gedung KPK yang menuding Gubernur Kaltara menerima deposito Rp 5 miliar untuk memuluskan izin tambang dan pertanian. (AD)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia
Jangan Lupa Coblos No Urut 3 Dapil Tarakan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia