Proyek Pemerintah Di Atas Lahan Sengketa ?

Sabtu, 04 Agustus 2018 | 12:50

Bagikan:
Photo oleh Rico
PROYEK EMBUNG : Plan proyek yang terpasang pada pada kontruksi pembangunan embung Intake Indalung di Pantai Amal Binalatung.


TARAKAN - korandigitalnet.com - Meski menuai banyak masalah, proyek embung 'Intake Indulung' yang berada di  Jalan Binalatung, Kelurahan Kampung 1/Skip, hingga kini masih tetap berjalan. Seolah tak peduli akan "teriakan" warga, bahkan pekerja proyek tak segan-segan turut "menggaruk" lahan warga.

Salah seorang warga yang katanya memiliki kebun di sekitar lokasi proyek mengaku kesal lantaran menurutnya perusahaan telah melampaui batas dengan masuk juga ke area lahan miliknya. "Memang parah perusahaan, semua mau di garuk, kebun saya pun di garuk,  sampai melewati batas," kesalnya ketika ditemui wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Tarakan, Kamis (2/8).

Lelaki paruh baya yang diketahui bernama Abbas itu mengatakan alat berat traktor yang  melakukan penggalian untuk embung dengan cara "Sapu Rata". Abbas juga berkisah pernah bersama anaknya berusaha menghentikan alat berat itu tatkala sedang melakukan penggarukan di wilayah kebun yang ia tanami selama ini.

"Malah ada oknum aparat yang menjaganya dan  dan menghentikan aktifitas kami, sampai Bambang (yang merupakan orang kepercayaan SKA-Red) pun datang, berdebat kami,"  ujar Abbas.

Padahal kata Abbas, masyarakat setempat dan pihak Pemkot dalam hal ini PDAM sebenarnya telah mengetahui lahan di atas proyek tersebut merupakan lahan  yang masih dipersengketakan oleh Kelompok Tani & Nelayan Bina Bahari dan Yos Soemitro selaku Direktur PT. Sumber Kalimantan Abadi (SKA) dan PT. Central Surya Dian Abadi (CSDA)," Katanya.

Sumber yang dalam menjawab tak mau namanya turut dipublis mengungkap bahwa Yos Soemitro-lah yang disinyalir telah menjual lahan tersebut ke Pemkot Tarakan melalui PDAM Tarakan. "Jadi sumber dana untuk pembebasan lahan diambil dari APBD dan diduga telah cair sekitar 11 Miliar untuk 2 Hektar dari kebutuhan 8 Hektar lahan senilai 40 Miliar," kata sumber itu.

Proyek yang telah dimulai sejak awal tahun 2018 ini, tutur Abbas, berada di atas tanah sengketa sejak tahun 2010. "Waktu itu, SKA menggugat' Bina Bahari dengang tuduhang nyerobo', alama'nya Tarakang Bara'  bisanya masuk ke Timur?," tutur Abbas dengan logat Bugis kentalnya.  Meskipun menggugat dengan alamat yang salah, namun oleh Pengadilan Negeri Tarakan kala itu SKA tetap dimenangkan. Ironisnya lagi, kemenangan tersebut malah diteguhkan oleh PN Tarakan dengan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 13 November 2013," Tuturnya

Bina Bahari selaku pihak yang dikalahkan pun tak tinggal diam. Pertengahan Februari 2018 lalu Bina Bahari kembali melayangkan gugatan ke PN Tarakan (No:7/PDT.G/2018/PN Tar). Lagi-lagi, untuk kedua kalinya Bina Bahari terpaksa menelan "Pil Pahit". Kelompok Tani itu "dikalahkan" lagi oleh Yos Soemitro dengan putusan yang amarnya berbunyi yaitu 'Gugatan Tidak Dapat Diterima' lantaran surat kuasanya kepada pengacara dianggap tidak sah karena hanya ditanda-tangani oleh Ketua saja tanpa Sekretaris atau Bendahara.

Hingga 14 Hari kedepan sejak putusan diucapkan tanggal 31 Juli 2018 lalu, perkara tersebut belum dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap karena masih dalam masa tunggu berkaitan dengan dipakai atau tidaknya hak para pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut.

Meski belum Inkracht, sampai saat ini pekerjaan proyek tersebut juga masih terus berjalan dan menurut pantauan Abbas sudah dilakukan pemasangan pipa untuk penyaluran air ke dalam embung nantinya.

Photo oleh Rico
PROYEK EMBUNG : Saat pekerja pada proyek Embung Binalatung melakukan kegiatan pengecoran, Kamis  (02/08).


Terkait hal ini, korandigitalnet.com mencoba menghubungi pihak Pemkot Tarakan  dalam hal ini DPU-TR   Kota Tarakan, guna mencari tahu persoalan terkait adanya proyek pemerintah dilahan yang diduga masih sengketa tersebut, namun sampai saat ini,  belum berhasil menemui Kepala Dinas DPU-TR.

Agar dipahami bersama, Praktisi Agraria/Pertanahan Dr. Jarot Widya Muliawan, SH.,C.N.,M.Kn, dalam bukunya berjudul "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan" menerangkan bahwa konsekuensi logis dari paham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia berkaitan dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum wajib bertolak pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat. "Hal itu dapat diartikan tidak boleh hanya berdasarkan prinsip kesejahteraan suatu perusahaan saja," tukas Ahli Hukum Agraria dari Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA). Rumbadi Dalle, SH.,MH ketika dihubungi melalui pesan singkat Whatsapp.

Rumbadi pun turut heran bagaimana bisa lahan sengketa tersebut bisa dilanjutkan pelaksanaan proyek diatasnya. Karena menurutnya, ada mekanisme pengumuman data yuridis dan data fisik atas hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan kepastian Obyek Pengadaan Tanah.

"Sekurangnya ada data penguasaan atau bukti kepemilikan, sehingga pihak yang merasa ada haknya di atas tanah tersebut setidaknya dapat mengajukan keberatan, biasanya itu tuh yang seolah sulit untuk diumumkan," kata Rumbadi. Menyikapi rumor yang beredar terkait adanya pencairan ganti kerugian atas pengadaan tanah proyek, Rumbadi berpendapat bahwasanya seharusnya ketika obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih menjadi obyek perkara di Pengadilan tidak boleh langsung dibayarkan ke salah satu pihak melainkan harus dititipkan pada Pengadilan Negeri setempat.

"Kalau itu tidak dilakukan, saya tidak menuduh akan tetapi berpotensi menimbulkan kecurigaan yang mengarah pada adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan kata lain kong-kalikong, ya agar para pemangku kepentingan dapat berhati-hati saja," tutup Rumbadi.(RC)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia
Jangan Lupa Coblos No Urut 3 Dapil Tarakan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia