Mabes Polri Periksa Beberapa Pejabat Di KTT ?

Sabtu, 11 Agustus 2018 | 10:21

Bagikan:
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada proyek Sheet Pile di Kabupaten Tanah Tidung.



TANAH TIDUNG - korandigitalnet.com - Kasus dugaan korupsi pada proyek Sheet Pile, Yang ada di Kabupaten Tanah Tidung (KTT), tepatnya di Sesayap Hilir, Mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri.

Setelah beberapa bulan lalu, Tim Bareskrim Polri dan KPK menurunkan tim ahli Polban dari ITB Bandung, Guna mencari tahu dugaan adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh proyek turap tersebut, Kembali Tim Tipikor Bareskrim Polri, memeriksa lokasi proyek dan beberapa pejabat di kabupaten Tanah Tidung.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, bahwa, Tim akan memeriksa beberapa pejabat di Kabupaten Tanah Tidung," Tim akan memeriksa beberapa anggota DPRD dan Kepala PU KTT, Selain itu, kita juga akan meminta keterangan dari mantan anggota DPRD yang sebelumnya menjabat sebagai anggota pada periode itu, kan kasus ini terjadi pada tahun 2009 - 20014, tentunya mereka mengetahui tentang proyek Sheet Pile yang diduga merugikan negara ini," Jelasnya.

Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan


Sementara itu, Wakil ketua KPK Basariah Panjaitan mengungkapkan, KPK fokus kepada kepala daerah yang membangun dinasti politik,"Kan ini seolah-olah, keluarganya mesti jadi pejabat, baik anak, istri atau suami harus menjadi penerus kekuasaan, KPK akan selalu mencegah adanya kekuasaan yang digunakan untuk memuluskan anggota keluarganya menjadi pengusaha, patut kita duga, bahwa, ini adalah praktik-praktik berpotensi pada korupsi," Ungkap Basariah.

Lanjutnya, Di Tanah Tidung, Kaltara, Umi Suhartini istri dari Bupati Tanah Tidung Undunsyah, Maju dalam pilkada Tarakan 2018, Dirinya maju pada kompetisi calon walikota Tarakan berpasangan dengan Mahruddin Mado, Kan masih satu provinsi dengan kabupaten yang dipimpin oleh suaminya," Lanjut Wakil ketua KPK ini.

Dugaan korupsi proyek yang menyeret nama Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung, sudah bergulir sejak 2016 lalu, Hal itu diketahui, setelah sejumlah masyarakat mendatangi gedung KPK dengan membawa sejumlah berkas dan melaporkan dugaan kasus korupsi tersebut, Kasus yang dilaporkan oleh sekelompok orang ini adalah, adanya penyelewengan dana bantuan sosial, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), gravitasi dan pemindahan rekening kas daerah, sehingga kerugian negara di taksir mencapai 500 miliar. (AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM