Lahan WKP Pertamina, Warga Gugat Ke Meja Hijau

Thursday, May 31, 2018 | 16:40

Bagikan:
WKP  : Asisten Manager Legal dan Relation, PT Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan, Enriko R. E Hutasoil saat diwawancara awak media di Pengadilan Negeri Tarakan.



KORANDIGITALNET.COM - TARAKAN – PT Pertamina EP Asset 5 Field kembali digugat oleh salah satu warga di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan  yang mengklaim lahan diatas Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang terletak di Pulau Banda, pada rabu (30/5) kemarin.

Dalam gugatan tersebut belum memasuki agenda mendengarkan gugatan dari penggugat dan masih pemeriksaan dokumen penggugat dan tergugat. dan saat ini Hakim masih menjadwalkan mediasi, dan akan dilaksanakan Juni mendatang.

Terkait hal itu, Asisten Manager Legal dan Relation, PT Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan, Enriko R. E Hutasoil mengatakan, gugatan terdaftar di PN Nomor 16 dan 15.

"Jadi gugatan itu, yakni dengan penggugat Alfred Wijaya dan Guatikarno yang menyampaikan bahwa mereka memiliki sertifikat hak milik terhadap wilayah diatas pamusian 228 yang merupakan WKP, diatasnya ada fasilitas migas sumur Pertamina,” jelasnya.

Lanjutnya, dua penggugat yang masih memiliki hubungan saudara ini sempat meminta diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan menyurati Pertamina. Kemudian dibalas bahwa Pertamina tidak memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi karena merupakan ranah Pemerintah.

“Setelah kita membalas suratnya itu barulah masuk gugatan ini. Sebenarnya ini sidang kedua, tapi dua pekan lalu itu ada pihak tergugat lain yaitu Kementrian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkot Tarakan,” lanjutnya. 

Selain itu juga, dengan adanya sertifikat untuk lahan yang ada di Jalan P Kalimantan, Kelurahan Kampung Satu Skip, samping kantor Kejaksaan Negeri Tarakan ini, berarti ada pengurusan surat sebelumnya. Sementara, lahan yang diklaim milik warga ini adalah WKP yang dibawahnya masih ada sumur aktif. 

“Yang dipermasalahkan ya IMB itu tidak terbit, tapi kan disatu sisi kita memang tidak memiliki wewenang dari kita. Apalagi diatas lahan yang ada sertifikat itu ada sumur dan berstatus aktif, belum ditutup permanen dan masih terdaftar di Pertamina, makanya kita sayangkan ada sertifikat dilahan WKP,” tandasnya.

Sidang Rabu kemarin ini juga, DJKN kali kedua tidak menghadiri sidang hingga akhirnya Majelis Hakim mengamanatkan karena sidang sudah dihadiri para pihak sepenuhnya kecuali DJKN maka diagendakan mediasi.

“Sidang diagendakan mediasi dengan hakim mediasi Kurnia, kita minta dijadwalkan lanjutan dan kemungkinan akan dijadwalkan sekitar tanggal 25 Juni,” tutupnya.(AD)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM