Wao !! Lagi-lagi 3 Oknum Perangkat Desa Kena OTT

Minggu, 01 April 2018 | 13:23

Bagikan:
OTT : Ketiga tersangka oknum perangkat desa yang diamankan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo.(30/3)


korandigitalnet.com - Ponorogo - Kejaksaan Negeri Ponorogo mengamankan oknum perangkat desa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Ketiganya merupakan oknum Kepala Desa, Sekretaris Desa dan salah satu warga desa Ngunut Kecamatan Ponorogo, diduga melakukan pungutan liar.

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam OTT tersebut, berupa, uang tunai Rp 178 juta, Dua buah buku tabungan berisi saldo Rp 160 juta dan 250 juta, Diketahui, ketiga oknum perangkat desa ini, melakukan pungutan liar kepada warga, dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) 2018, Desa Ngunut Kecamatan Babadan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Hilman Azazi, Pada buku bendahara, tersimpan uang sebesar Rp 400 ribu per masyarakat, yang total keseluruhan mencapai Rp 250 juta, ' Tadi, oknum kepala desa menarik lagi untuk biaya mutasi, tapi hal itu dipayungi oleh Perdes," Urainya.


Barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo.


"Kaitannya dengan uang 250 juta yang katanya di payungi Perdes, maka pihaknya harus mendalami Perdes itu sendiri, apakah Perdes dibuat atas perintah dari pemerintah desa setempat, dan apakah sudah memenuhi prosedur yang sudah tepat ataukah tidak, kalau sesuai prosedur, berarti  itu legal, namun bilamana menyalahi prosedur, maka oknum desa menyalahi aturan dalam menggunakan Perdes jadi alat," kata Himan.

Pemungutan uang mutasi kepada warga desa yang masuk ke rekening pribadi, sangat rawan untuk disalahgunakan, namun rincian uang masih sesuai dengan data yang ada, hanya ada sedikit terpakai oleh oknum untuk kegiatan pendaftaran.

"Saat ini, ketiga oknum perangkat desa, akan dijerat dengan UU tindak pidana korupsi, dengan ancaman 20 tahun penjara, namun hal ini kami masih terus kembangkan, kemungkinan ada penambahan pasal, namun kita lihat faktanya nanti," tutur Hilman.

Lanjut Hilman, Dirinya akan segera melakukan edukasi kepada aparat desa, supaya tidak melakukan pungutan ke warganya, karena hal itu tidak dibenarkan, walaupun itu anggaran PTSL 2018, apa lagi ini baru tahap pendataan, masih mengumpulkan administrasi, Dasar hukum untuk menarik uang ke masyarakat itu tidak ada," Pungkasnya.(YR/AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM