Pembangunan Bendungan PLTA Kayan I Segera Dimulai

Senin, 30 April 2018 | 09:50

Bagikan:
Humas Provinsi Kaltara
Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie



KORANDIGITALNET.COM - JAKARTA  Harapan seluruh masyarakat agar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara segera dimulai, bakal terwujud. PLTA yang pertama bakal dimulai pembangunannya adalah PLTA Kayan di Peso, Kabupaten Bulungan. Pihak PT Kayan Hidro Energy (KHE) selaku pemrakarsa PLTA Kayan, berencana memulai mega proyek tersebut pada Juli tahun ini. Semula kita rencanakan Juni. Karena masih bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita mulai Juli. Tahap awalnya kita lakukan mobilisasi alat ke lokasi proyek, kata Chandra Lee, pimpinan PT KHE saat dijumpai di sela pertemuan dengan National Development Reform Commision (NDRC), yaitu sebuah lembaga negara semacam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta, beberapa hari lalu.

Chandra mengatakan, pihaknya kini masih menunggu keluarnya Izin Konstruksi Keamanan Bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tengah berproses. Tinggal izin itu saja, pembebasan lahan untuk lokasi bendungan Kayan I sudah selesai kita lakukan, ungkapnya. 

Di samping menunggu izin konstruksi bendungan dari Kementerian PUPR, Chandra mengatakan, pembangunan PLTA juga menunggu kepastian dari pemerintah, dalam hal ini terkait dengan komitmen kerja sama antara Republik Indonesia (RI) dengan RRT, melalui skema Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) atau One Belt, One Road (OBOR).

Untuk diketahui, selama 2 hari (Jumat hingga Sabtu, 27-28) tim dari NDRC melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Yaitu ke calon lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta Sungai Kayan yang akan dibangun PLTA.

Sebelumnya, para pimpinan perusahaan, baik dari RRT maupun Indonesia telah melakukan pertemuan bersama pihak NDRC dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim. 

Keputusan NDRC terhadap kelangsungan proyek pembangunan PLTA, dikatakan sangat penting. Utamanya berkaitan dengan pendanaan. Karena NDRC memiliki kewenangan untuk melapor langsung ke Presiden RRT. Sehingga keputusan untuk mem-pending atau melanjutkan pendanaan dari pihak perbankan RRT untuk membantu kegiatan di Kaltara tergantung hasil kunjungan lapangan NDRC. Tapi sejauh ini penilaian NDRC sangat positif, kita tetap yakin berjalan sesuai dengan yang kita harapkan semua, kata Chandra lagi. Termasuk terhadap rencana pembangunan PLTA Kayan, peran NDRC juga cukup berpengaruh. Karena pembangunan PLTA, termasuk bagian dari skema kerja GMF-BRI, meski secara 

Di luar dari skema kerja sama GMF-BRI, imbuhnya, PT KHE juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan dari RRT. Yaitu China Power, yang siap men-support mega proyek pembangunan PLTA yang diperkirakan menghasilkan 9.000 Megawatt (MW) secara keseluruhan itu.

Di tempat sama, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menambahkan, di depan tim dari NDRC dirinya sudah memaparkan secara detail dan komprehensif mengenai kondisi dan potensi di Kaltara, termasuk progress beberapa rencana investasi yang masuk dalam program kerjasama RI-RRT. Salah satunya, pembangunan PLTA dan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Kita sangat menyambut baik. Sebab, dengan kunjungan lapangan ini mereka (NDRC) bisa mengetahui langsung bagaimana kondisi di lapangan. Dan alhamdulillah, responsnya  sangat positif. Harapannya, rencana investasi tetap jalan sesuai yang direncanakan. Termasuk dukungan pendanaan. Karena itu yang paling utama, ungkap Irianto.

Sementara itu, menanggapi rencana pembangunan PLTA Kayan I yang akan memulai dengan mobilisasi peralatannya pada Juli nanti, Gubernur menegaskan, pemerintah daerah sangat mendukung. 

Dengan peralatan tersebut, rencananya KHE akan membangun sejumlah infrastruktur penopang penuntasan pembangunan bendungan Kayan I. Di antaranya jalan sepanjang 7 hingga 9 kilometer, pelabuhan, alur pelayaran dan lainnya. Jaminan dari pemerintah adalah keseragaman kita, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, jelasnya.

Humas Provinsi Kaltara
KUNJUNGAN LAPANGAN : Tim NDRC Pemerintah RRT didampingi Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna melakukan kunjungan lapangan ke calon lokasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi serta Sungai Kayan selama 2 hari, sejak Jumat hingga Sabtu (27-28/4). 


Untuk diketahui, bendungan Kayan I ditarget selesai dalam 3 sampai 4 tahun. Disertai dengan PLTA berkapasitas 900 MW. Sesuai yang disampaikan oleh pihak KHE, bendungan Kayan I ini ditarget selesai dibawah 5 tahun. Untuk itulah, makanya progres KIPI pun dikebut oleh Pemprov, dengan membentuk pengelola kawasan yang nanti berbentuk swasta murni, urai Gubernur. Sementara itu terkait dengan perkembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, diinformasikan bahwa kini tengah berproses Term of Reference (TOR) pengelola KIPI.

Dengan akan terealisasinya PLTA Kayan I, Gubernur meyakini akan banyak manfaat diperoleh Kaltara dari eksistensinya kelak. Disamping terpenuhinya kebutuhan listrik, yang tidak hanya untuk masyarakat, namun kelangsungan industri skala besar, bendungan yang dibangun juga berfungsi untuk pengendalian banjir di wilayah Bulungan dan sekitarnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Bersamaan dengan realisasi fisik PLTA Kayan I ini, kita juga mengharapkan Inalum yang akan membangun industri smelter alumina di KIPI untuk mempercepat progres fisiknya, urai Irianto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna menuturkan, dari hasil kunjungan tim NDRC Pemerintah RRT, diketahui bahwa mereka sangat  mendukung rencana pembangunan PLTA dan KIPI. Mereka akan melaporkan hasil kunjungan ini ke Pemerintah RRT secepatnya. Karena, direncanakan sebelum bulan Mei atau sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo ke RRT, mereka ingin memberikan kepastian realisasi investasi RRT terhadap mega proyek di Kaltara, jelas Suheriyatna.

Pada kunjugan saat itu, NDRC menurunkan ahli PLTA dan kawasan industri. Mereka sangat detail menanyakan status lahan dan pengelola kawasan. Yang jelas, lokasi KIPI yang ditinjau sangat layak, karena posisi dan letaknya sangat strategis. Untuk lahan seluas 11.400 hektare ini, sangat dimungkinkan untuk menyaingi Singapura dalam merebut peluang sebagai pusat kegiatan ekonomi di bagian utara, tutupnya.(humas/AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM