Kasus Sabu 11,4 Kg, Jaksa Turut Nyatakan Banding

Jumat, 20 April 2018 | 08:14

Bagikan:
Dok. Saat sidang putusan terdakwa pemilik Sabu-sabu seberat 11,4 kg beberapa waktu lalu.



KORANDIGITALNET.COM - TARAKAN – Selain kelima terdakwa kasus 11,4 kg sabu melalui Penasehat Hukum (PH) nya menyatakan banding, ternyata Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga turut mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap dua terdakwa, Andi dan Amin, menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap tiga terdakwa lainnya, Roniansyah, Ari Permadi dan Hariyanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Tarakan, 9 April lalu.

Hal ini disampaikan Humas Pengadilan Negeri Tarakan, Melcky Johny Otoh saat dikonfirmasi via telepon selulernya. “Jaksa sudah mengajukan banding secara tertulis, kalau PH semua terdakwa belum. Tapi dipersidangan kan PH sudah menyatakan banding secara lisan, jadi berkas banding menyusul tidak masalah,” ujarnya. 

Ia juga menjelaskan, surat pernyataan banding juga sudah disampaikan ke masing-masing terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan. “Senin (16/4) kemarin diantar dan sudah dikembalikan ke Pengadilan,” jelas Melcky.

Sementara itu, Plt Kepala Seksi Pidana Umum, Andi Tirta juga memastikan pihaknya menyatakan banding. “Banding sih iya, tapi alasannya nanti saya sampaikan, sekarang mau sidang dulu,” katanya, Selasa kemarin.

Terpisah, Donny Tri Istiqomah, Ketua Tim Kuasa Hukum salah satu terdakwa, Andi menanggapi Jaksa yang akhirnya juga mengajukan banding, menuturkan hal ini tidak lazim karena tuntutan pidana mati Jaksa malah sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, disamping itu tidak ada lagi putusan yang lebih tinggi daripada hukuman mati.

“Sehingga, tidak ada gunanya bagi Jaksa untuk banding, untuk apa Jaksa banding? Mau minta putusan seperti apa lagi?,” katanya.

Namun, sambung Donny, selaku PH ia melihat upaya banding Jaksa tersebut wajar karena PH yakin itu dilakukan karena khawatir memori banding yang akan diajukannya nanti akan meminta terdakwa diputus bebas, akan dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

“Kenapa? Karena kami yakin Jaksa juga tahu baik tuntutannya maupun putusan hakim tidak didasarkan kepada fakta-fakta persidangan, jadi takut dipatahkan oleh memori banding kami nantinya. Baik Jaksa maupun hakim sebenarnya sadar dan faham bahwa pledoi kamilah yang benar-benar berpijak kepada kebenaran materill tapi diabaikan oleh Jaksa maupun hakim,” tandasnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi memori banding dari PH yang kata dia didasarkan pada bukti-bukti kuat bahwa Andi bin Arif kliennya tidak terlibat, maka Jaksa akhirnya ikut-ikutan banding.

Dalam memori banding yang saat ini tengah dipersiapkannya juga, kata Donny akan mengulas tentang  putusan Majelis Hakim yang tidak adil karena tidak didasarkan kepada kebenaran materiil. Menurut dia, seharusnya hakim memvonis bebas jika didasarkan kepada fakta-fakta persidangan sebab tidak ada satu alat buktipun yang menunjuk Andi bin Arif.

“Alat  bukti hp yang dituduh digunakan Andi bin Arif tidak ada, nomor hp yang dituduh milik Andi bin Arif, juga tidak ada bukti surat keterangan dari provider,” ungkapnya.

Ia juga mengklarifikasi penyebutan nama Hendra 32 yang kerap disandingkan Jaksa sejak awal hingga ke tuntutan pidana mati. Di dalam Lapas, terang Donny, kliennya hanya dipanggil nama Andi. Ia pun mengungkapkan, dipersidangan keterangan 2 orang saksi petugas Lapas, jelas menyatakan bahwa sehari-hari kliennya didalam penjara dipanggil Andi. 

“Tidak ada yang memanggilnya Hendra. Nama Hendara yang beredar di media massa adalah kesalahan yang harus saya luruskan, sebutan Hendra dan Udin adalah nama alias yang diberikan polisi kepada Andi dalam kasus  pidana pertamanya. Andi sudah klarifikasi di pledoinya bahwa polisi yang dulu memaksanya punya nama alias yaitu Hendra atau Udin,” tegasnya. (AD)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM