Keuangan Memblokir Gaji Bupati Dan DPRD Nunukan

Wednesday, January 3, 2018 | 23:34

Bagikan:
Dok. Bupati Kabupaten Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid


KORANDIGITALNET.COM – NUNUKAN – Terkait tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan soal Raperda APBD Nunukan Tahun 2018, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid telah bersurat kepada Kemendagri dan Gubernur Kalimantan Utara pada hari selasa lalu. Rabu (03/01/2018).

Asmin mengaku bahwa, Surat yang dilayangkan ke Mendagri dan Gubernur Kaltara tersebut berisi tentang permintaan pendampingan kepada Mendagri dalam penyusunan peraturan kepala daerah.

“ Staf saya sudah mengirimkan surat tersebut ke Tanjung Selor, Saat ini kami masih menyusun, mengingat hal ini juga barusan terjadi, Sehingga kita minta pendampingan dari Mendagri, Namun terlebih dahulu kita menyurati Gubernur, Guna meminta arahan, Apakah kita melalui mediasi atau apa, kita tunggu dan  akan kita lalui,” Kata Asmin.

Gagalnya persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD Nunukan, Asmin Laura Hafid mengakui, Jika perubahan Rancangan APBD yang diusulkan DPRD Nunukan tidak menjadi penting, Menurutnya, Ganjalan utama tidak adanya persetujuan bersama dikarenakan turunnya Perpres yang baru, Turun setelah pengesahan anggaran pusat.

“Acuan kita itu adalah Perpres dan itu baru turun pada saat bulan November, Jadi semua mesti kita rubah, Hal tersebut normatif dan itu harus kita menyesuaikannya, Perubahan itu tidak jadi masalah, Karena kita mengacu pada Perpres dan itu keluarnya setelah pengesahan dari pusat,” Urai Asmin.

Akibat dari tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPRD  tentang APBD Nunukan tahun 2018 hingga pergantian tahun, Berdampak pada gaji Bupati dan Anggota DPRD Nunukan, Asmin Laura Hafid mengaku bahwa dirinya tidak akan menerima gaji selama 6 bulan, karena bagian keuangan telah memblokirnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan Danni Iskandar menjelaskan, Dengan beredarnya berita bahwa, Apabila tidak ditemukannya kesepahaman antara DPRD dan pemerintah tentang APBD, Maka Bupati dapat menerbitkan Perpub, Dirinya mempersilahkan, Selama itu untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.


Lebih lanjut Danni mengatakan, Keterlambatan pengesahan APBD 2108 Nunukan akan berdampak pada kepentingan masyarakat pada umumnya, Mestinya, Pengesahan anggaran sudah dilakukan sebelum tahun anggaran dilakukan, Kami juga meminta supaya hal ini jangan dibebankan kepada DPRD, Seakan-akan kami yang bersalah, Yang perlu diingat, Ada keterlambatan menyerahkan KUA PPAS kepada kami, Jangan kesannya melempar kesalahan ke orang lain, Mengorbankan masyarakat hanya demi kepentingan politik semata,” Kata Danni Iskandar. (AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM