Izin Klinik Rehabilitas BNN Tarakan Belum Dikeluarkan Dinkes

Tuesday, January 30, 2018 | 20:41

Bagikan:
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tarakan Agus Surya Dewi.


KORANDIGITALNET.COM - TARAKAN – Rencana Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tarakan Yang diajukan hingga 2018 Ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) belum juga mengeluarkan Izin tersebut.

Terkait Hal itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tarakan, Agus Surya Dewi mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan perizinan tersebut sejak Tahun 2016 lalu.

"Kita sudah usulkan dan belum ada persetujuan izin ini, Belum lagi persyaratannya terus berubah-ubah setiap tahunnya, ditahun pertama 2016 membuka klinik rehabilitasi harus memiliki perawat dan kita sudah sediakan perawat, Tahun 2017 berubah lagi persyaratannya itu," jelasnya, selasa (30/1).

Selain itu, Persyaratan yang belum bisa dipenuhi BNN Tarakan, salah satunya adalah pengadaan mobil ambulance. Sementara Itu, menurutnya izin klinik yang diajukannya hanya sekelas pratama dan tidak memerlukan mobil ambulance, lain jika izin yang diajukan adalah klinik Utama yang mewajibkan ada mobil ambulance.

“Kita kan hanya pengobatan mental dan konseling, bukan seperti pengobatan fisik," tuturnya.

Lanjut Dewi, ditahun ketiga. Yakni, 2018 persyaratannya berubah lagi, semakin banyak dan salah satunya seperti harus ada pojok asi. "Harus ada gunting pisau operasi gitu," lanjutnya.

Kemudian itu juga, pojok asi tersebut tidak ada hubungannya dengan klinik rehabilitasi yang diusulkannya pihak BNN Tarakan. Ia pun berharap, persyaratan birokrasi perizinan bisa dipangkas, terlebih lagi soal narkoba ini sudah darurat di Tarakan.

“Jadi izinnya itu cukup Dinkes yang ditandatangani Walikota, seperti Nunukan saat ini sudah dikasih izin yang langsung ditandatangani Bupati," ujarnya.

Soal izin klinik yang belun diizinin tersebut, pihak BNN sudah menyampaikan hal tersebut. "Kita sudah koordinasi dengan Walikota, cuma belum ada tanggapan soal izin Klinik ini, Kita juga susah untuk mendapatkan anggaran dari Pemkot Tarakan, karena saat ini kondisi keuangan sedang defisit ," ujarnya.

Untuk urusan regulasi perizinan ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, namun hanya mengatur tentang klinik umum. Sedangkan, Klinik BNN yang da di 130 kota dan Provinsi di Indonesia, hanya Tarakan saja yang proses perizinannya sulit dan tidak kunjung beroperasi.

Klinik yang sudah dipersiapkan di kantor BNN di Jalan Kesuma Bangsa ini pun akhirnya tidak bisa beroperasi sejak tiga tahun lalu diadakan. Ia pun mengaku bersedia jika kemudian Dinkes membuatkan perjanjian tidak akan melayani masyarakat umum dan hanya khusus rehabilitasi narkoba.

“Saat ini kita sudah melakukan bimbingan teknis (bimtek) dengan mengundang Dinkes, Dinsos dan perangkatnya. Bimtek kita lakukan untuk menyampaikan bahwa apa yang kita maksud Klinik itu, tetapi tetap juga sampai saat ini izinnya belum diterbitkan,” bebernya. (AD/AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM