Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tidak Boleh Diwakilkan

Rabu, 13 Desember 2017 | 20:45

Bagikan:
 Foto Irianto Lambrie.
Dok. Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie H Udin Hianggio saat memimpin rapat bersama Kepala OPD diruang rapat kantor  Gubernur Kaltara. Rabu ( 13/12).

  
KORANDIGITALNET.COM - Tanjung Selor - Sore tadi, Bertempat di ruang rapat lantai 1 kantor Gubernur Kaltara, Berlangsung rapat bersama para kepala Organisasi Perangkap Daerah ( OPD ) dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Yang mana dipimpin langsung Gubernur Kalimanta Utara Dr Ir H Irianto didampingi wakil Gubernur H Udin Hianggio, Rabu (13/12/2017).

Pembahasan dalam rapat tersebut di antaranya, mengenai kesiapan menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang rencananya akan berkunjung ke Tanjung Selor, pada hari Jumat (15/12) nanti, Kemudian juga soal Rancangan APBD 2018, serta evaluasi beberapa kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kaltara.

" Gubernur Kaltara mengatakan, "Mengenai APBD, saya minta kepada seluruh kepala OPD mengecek ulang usulan-uslan yang disampaikan, Malam ini, saya juga akan kumpulkan seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD) untuk membahas mengenai APBD 2018.
Saya juga minta agar koordinasi dengan DPRD lebih diintensifkan. Kenapa sampai pembahasan APBD lambat," Tegas Irianto.

Lebih lanjut Irianto menyampaikan, "Kita khawatir jika penetapan APBD 2018 lambat, akan menjadi persoalan. Karena sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, penetapan APBD tidak boleh lewat tanggal 31 Desember, Sekarang sudah tanggal 13 Desember, kalau sampai lewat tanggal 20, bisa jadi kita terlambat. Karena harus melalui evaluasi dulu dari Kemendagri," Urainya.

Dalam rapat tersebut, Selain masalah APBD, Juga dibahas soal rencana mutasi. Gubernur Kaltara ini kembali instruksikan kepada semua kepala OPD dan Kepala Biro, untuk menyampaikan usulan atau masukan paling lambat tanggal 20 Desember 2017.

" Perlu saya sampaikan juga, usulan ini hanya sebatas menjadi pertimbangan, bukan sebagai penentu.
Kemudian kita sampaikan juga rencana penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2018 untuk kabupaten/kota, OPD dan instansi vertical, serta TNI/Polri yang di Kaltara pada 19 Desember nanti," Kata Irianto.

Untuk diketahui bersama bahwa, Penyerahan DIPA untuk kabupaten/kota tidak boleh diwakilkan, Wajib oleh bupati atau walikotanya. Hal tersebut juga berlaku di Pemerintah pusat, Termasuk untuk Pemerintah Provinsi, Juga tidak boleh diwakilkan, Harus gubernurnya. Bahkan wakilpun tidak boleh, terkecuali Plt (pelaksana tugas). ( Babe/ AS )
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia

Rahmat Efendi Caleg No Urut 3 Partai Solidaritas Indonesia
Jangan Lupa Coblos No Urut 3 Dapil Tarakan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia