OPD Yang Tak Memenuhi Target Akan Dievaluasi

Minggu, 10 Desember 2017 | 23:02

Bagikan:
Dok. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berbincang dengan Kemenhub Budi Karya di kantor kementerian perhubungan. (10/12)

KORANDIGITALNET.COM – Jakarta - Secara umum Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang akan dialokasikan pemerintah ke Kalimantan Utara mengalami peningkatan, Tahun 2018, DAK Fisik ke Kaltara mencapai Rp 188,96 miliar, Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat hanya RP 144,74 miliar.

Peningkatan DAK Fisik dipengaruhi meningkatnya komponen DAK Penugasan yang jumlahnya mencapai Rp 178.64 miliar, Tahun 2017, Kalimantan Utara hanya mencapai DAK Penugasan senilai Rp 68,63 miliar, Sementara komponen DAK yang turun, justru pada DAK reguler. Di mana pada 2018 Kalimantan Utara hanya mendapat Rp 10,03 miliar. Turun dari DAK Reguler 2017 yang mencapai Rp 76,11 miliar.

Terkait dengan DAK untuk Kaltara, Gubenur Kalimantan Utara Dr Ir H Irianto Lambrie meminta kepada para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk bergerak ‘menjemput bola’ dengan melakukan komunikasi intensif dengan kementerian-kementerian terkaitnya, Seperti contoh, Yang telah dijanjikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun lebih mulai 2018 mendatang. Itu nanti akan kita konfirmasi kembali,” Kata Irianto.

Menurut orang nomor satu di Kaltara ini bahwa, Sesuai yang disampaikan oleh pihak Kemenhub, alokasi anggaran tersebut, di antaranya adalah untuk pembangunan sejumlah bandara di Kaltara. Utamanya yang menjadi prioritas, perbaikan bandara-bandara di perbatasan. Selain juga telah diusulkan pembangunan bandara perintis di Lumbis Ogong, Termasuk pemantapan penyelesaian pembangunan bandara-bandara yang sudah berjalan di Kaltara. Seperti Bandara Tanjung Harapan (Tanjung Selor), Bandara Juwata Tarakan, juga Bandara Nunukan dan di kawasan perbatasan lainnya,” urainya.

Menteri Perhubungan (Menhub)  Budi Karya Sumadi, Telah menyampaikan, siap mengakomodir usulan Kaltara mulai tahun 2018 nanti Seperti salah satunya pembangunan Pelabuhan Pesawan di Tanjung Selor, dermaga yang ada di perbatasan. Ini semua nanti akan kita konfirmasi kembali ke Kemenhub.

“Selain rajin-rajin berkomunikasi dengan kementerian untuk menambah DAK, saya minta kepada kepala OPD juga harus rajin berkomunikasi dengan Komisi Anggaran DPR RI. Karena di samping kementerian, keputusan Dana Alokasi Khusus ada di mereka (DPR), Tak hanya intens komunikasi ke kementerian untuk mendapatkan tambahan DAK, saya juga meminta OPD yang bersangkutan harus bisa meyakinkan pusat, Artinya, dapat melaksanakan kegiatan yang nantinya didanai melalui DAK. Selain juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan,” Kata Irianto.

Lebih lanjut Irianto menjelaskan,Kalaupun nantinya dikasih anggaran, ternyata kinerja yang dilakukan tidak sesuai target yang diberikan, Tentu, OPD yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi, salah satunya adalah pengurangan DAK, Ini juga akan menjadi bahan evaluasi saya selaku kepala daerah,” Tegas Gubernur Provinsi termuda di Indonesia ini. ( Babe/AS )
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM