Lulusan SLTA Belum Diprioritaskan Jadi CPNS

Thursday, December 7, 2017 | 17:56

Bagikan:
Dok. Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie


KORANDIGITALNET.COM - TARAKAN  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie sempat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) soal kebutuhan formasi pelaksana dan administrasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dari jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Namun, usulan itu dimentahkan oleh BKN dan Kemenpan-RB, dengan alasan untuk tahun ini prioritas rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) minimal berjenjang pendidikan Diploma 3 (D-III) keatas.

Ditanya soal ini, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menjelaskan lebih jauh, alasan tak adanya rekrutmen CPNS untuk jenjang SLTA tahun ini. Menurutnya, alasan pertama, adalah tidak adanya acuan formasi jabatan untuk jenjang SLTA pada rekrutmen CPNS tahun ini. Kebijakan nasional, ada prioritas jabatan yang dapat direkrut pada tahun ini. Setiap tahun, kami memberikan pertimbangan mengenai hal itu. Lalu, dibahas Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) untuk menetapkan kebijakan pemerintah soal formasi jabatan yang dapat diangkat setiap tahunnya, kata Bima usai menghadiri Sosialisasi Pengawasan gelaran Inspektorat Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan Lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis (7/12).

Filosofinya, tutur Bima, ia menganggap bahwa sebuah jabatan PNS adalah jabatan yang bergengsi. Bukan sekedar untuk bekerja dengan urusan administrasi semata. PNS itu adalah kader pimpinan masa depan. Jabatan PNS itu pilihan, dan mahal harganya. Sayang sekali, kalau diisi oleh lulusan SLTA, urai Bima.

Bima mengkomparasikan, percepatan pembangunan di suatu daerah yang mengutamakan rekrutmen PNS-nya dari SLTA dengan daerah lainnya yang rata-rata PNS-nya bertitel sarjana. Birokrasi kita memble. Karena 50 persennya diisi oleh PNS tenaga administrasi. Lalu, bagaimana kita mau berkompetisi? Bagaimana kita mau mengelola pelayanan publik berkualitas tinggi? jelas Bima.

Bima juga menilai, seorang PNS dengan jenjang pendidikan sarjana yang berkualitas, tak sekedar dapat berkarir di institusi pemerintahan belaka. Kedepan, kata dia, di institusi publik lainnya, seperti Kementerian Pertahanan juga Kepolisian, seorang PNS dapat menduduki jabatan di sana. Alasan kedua, untuk kebutuhan tenaga administrasi itu, sedianya dapat dikonversi dengan teknologi informasi saat ini. Namun, saya akui, untuk menghilangkan sepenuhnya tenaga administrasi, tak bisa dilakukan. Tapi statusnya tidak bisa PNS, kemungkinan hanya P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), urai Bima.

Diwacanakan Bima, untuk para guru, tenaga kesehatan, penyuluh juga tenaga administrasi, dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) namun berstatus P3K. Haknya sama dengan ASN PNS, hanya saja tidak dapat pensiun. Kalau mau terima pensiun, bisa saja dilakukan penyesuaian. Caranya, dengan memotong gaji mereka, untuk disisihkan sebagai dana pensiun mereka, beber Bima.

Ditegaskan sekali lagi oleh Bima, PNS bukanlah sebuah bumper untuk lapangan kerja biasa. Pertanyaannya, bagaimana nasib lulusan SLTA? Jawabnya, adalah SDM (Sumber Daya Manusia) didalam organisasi pemerintahan yang ada saat ini, harus mampu menciptakan pelayanan yang baik. Bangun ekonomi yang kondusif hingga mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi, seorang pejabat PNS, harus mampu membuat kebijakan yang tepat. Sehingga tercipta lapangan kerja untuk lulusan SLTA diluar PNS, tuntasnya.(humas/Ansor)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM