Kepala Daerah Diminta Evaluasi dan Konsolidasi Investasi

Thursday, December 28, 2017 | 15:45

Bagikan:
Humas Provinsi Kaltara
Gubernur Kaltara Dr.H.Irianto Lambrie


KORANDIGITALNET.COM - JAKARTA  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tak hanya fokus pada rencana investasi yang kini tengah diintensifkan realisasinya. Tapi juga mengevaluasi berbagai rencana investasi yang sudah ada sebelumnya di tiap kabupaten dan kota. 

Tak hanya di Kaltara, tapi nyaris di sebagian besar wilayah di Indonesia, rencana investasi selalu berbenturan dengan persoalan klasik. Salah satunya, pembebasan lahan atau keseriusan dari sang pemilik modal, juga kurangnya kehadiran pemerintah dalam mengawal rencana investasi itu, kata Irianto, belum lama ini.

Gubernur meminta kepada seluruh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan walikota di Kaltara untuk mendorong rencana investasi yang sudah terkatung-katung cukup lama. Yaitu dengan  melakukan evaluasi dan didorong manifestasinya. Di Bulungan misalnya, sudah lama ditetapkan investasi Rice and Food Estate. Tapi, sampai hari ini belum ada yang terwujud secara kongkret sepenuhnya. Sepengetahuan saya, izin sudah diterbitkan tapi belum ada investasi yang terealisasi. Baru sebagian kecil lahan itu yang telah digunakan sebagaimana mestinya, urai Gubernur.

Terhadap hal semacam itu, Irianto meminta kepada kepala daerah untuk dapat berkonsolidasi dengan investor, termasuk pihak-pihak berkompeten lainnya. Seperti, kementerian terkait dan pemerintah provinsi agar investasi itu dapat segera terwujud. 

“Pemprov sendiri, sejauh ini untuk menggairahkan iklim investasi di Kaltara sudah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur penunjang transportasi dan telekomunikasi di wilayah potensi investasi. Khususnya di perbatasan, ungkap Gubernur.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, 

pada 2015 total panjang jalan di Kaltara mencapai 4.739 kilometer. Dari data itu, 869 kilometer di antaranya merupakan kewenangan Pemprov, dan 894 kilometer lagi kewenangan negara. Sementara sisanya, 2.977 kilometer merupakan kewenangan pengelolaan kabupaten dan kota. Adapun jalan terpanjang di Kaltara berada di wilayah Malinau, sekitar 1.841 kilometer atau sekitar 38,85 persen dari total panjang jalan di Kaltara.

Di tahun yang sama, BPS mencatat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kaltara sebanyak 21 proyek dengan nilai
investasi sekitar Rp 921,79 miliar, meningkat sebesar 43,40 persen dibandingkan nilai investasi pada 2014, yang hanya sekitar Rp 642,79
miliar. Kota Tarakan memiliki jumlah proyek terbanyak, 9
proyek dengan nilai investasi Rp 35,51 miliar.

Walaupun kota Tarakan memiliki jumlah proyek yang terbanyak, namun Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang memiliki nilai investasi paling besar yaitu sekitar Rp 536,29 miliar dengan 8 proyek. Disusul oleh Kabupaten
Nunukan dengan 4 proyek dan nilai investasi sebesar Rp 349,98 miliar.

Realisasi investasi terbesar dilakukan di sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah 9 proyek. Jumlah proyek tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan investasi di sektor lainnya. Nilai investasi untuk
sektor tersebut adalah sebesar Rp 550,86 miliar. Selain itu, realisasi investasi yang cukup besar juga dilakukan di sektor industri makanan,
yaitu sebanyak 3 proyek dengan nilai investasi Rp 337,02 miliar.

Sedangkan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kaltara pada 2015 sebanyak 58 proyek, dengan total nilai investasi sekitar USD 230,92 juta. Nilai investasi pada 2015 mengalami peningkatan sekitar
113,18 persen dibandingkan 2014. Pada 2015, Kabupaten Bulungan memiliki jumlah proyek investasi PMA terbanyak, yaitu 27 proyek, dengan nilai invetasi sebesar USD 176,02 juta, dan nilai tersebut merupakan nilai investasi terbesar dibandingkan dengan investasi di kabupaten dan kota lainnya.

Sedangkan pada triwulan II atau semester I 2017, realisasi investasi di Kaltara mencapai Rp 214,9 miliar. Dengan rincian, nilai PMDN Rp 145 miliar dan PMA atau investasi dari luar negeri sebesar Rp 69,9 M.

Data nilai investasi di Provinsi Kaltara, sesuai rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencatat, PMDN hingga memasuki triwulan I (Januari hingga Maret) sebesar Rp 83 miliar, dengan jumlah proyek investasi sebanyak 45 kegiatan. Sementara, untuk PMA pada periode yang sama tercatat sebesar Rp 45,5 miliar, dengan jumlah proyek 36 kegiatan.
Dengan catatan tersebut, menempatkan provinsi termuda di Indonesia tersebut dalam kedudukan ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia untuk realisasi PMDN, dan urutan ke-21 untuk realisasi PMA.

BKPM RI juga mendata, sejak Januari hingga Juni 2017 realisasi PMDN Kaltara berada pada urutan ke-30. Dengan besaran nilai investasi mencapai Rp 145 miliar, untuk 55 proyek. Sedangkan, untuk PMA berada di urutan ke-23, dengan nilai investasi Rp 69,9 miliar untuk 63 proyek.

Dalam skala nasional, berdasarkan wilayah pada periode Januari hingga Juni 2017, realisasi PMDN dan PMA tertinggi ada di wilayah Jawa. Secara berturut, realisasi PMDN terbesar berikutnya berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

Sedangkan PMA terbesar berikutnya berada di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. Realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni 2017, untuk regional Kalimantan mencapai Rp 36,2 triliun atau 10,7 persen dari total realisasi investasi di periode yang sama. 

Dominasinya, masih di Pulau Jawa sekitar Rp 181,7 triliun (54,0 persen), disusul Sumatera Rp 54,6 triliun (16,2 persen), Kalimantan di urutan ketiga. Setelah itu, Sulawesi Rp 34,4 triliun (10,2 persen), Maluku dan Papua Rp 16,0 triliun (4,8 persen), dan Bali dan Nusa Tenggara Rp 13,7 triliun, paparnya.(humas/AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM