Irianto - Mutasi Dilingkup Pemprov Kaltara Jangan Disalah Artikan

Thursday, December 14, 2017 | 20:34

Bagikan:
Dok. Saat Gubernur Kaltara memimpin rapat bersama OPD di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Kalimantan Utara. (14/12).


KORANDIGITALNET.COM - Tanjung Selor - Bertempat diruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambrie selaku Gubernur memimpin rapat koordinasi bersama para pejabat tinggi pratama, madya dan administrator dijajaran Pemerintah Provinsi Kaltara. Kamis (14/12/2017).

Dalam rapat tersebut, Kembali dibahas beberapa hal, utamanya sebagai bahan evaluasi menjelang akhir tahun, ada lima hal yang menjadi pembahasan penting dalam pertemuan itu,  pertama soal Laporan pertanggungjawaban kegiatan 2017, kedua mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Kaltara tahun 2017, Ketiga soal mutasi, Keempat soal kepegawaian dan yang kelima soal rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

Dalam kesempatan itu, Irianto meminta kepada seluruh kepala OPD agar mengisi format laporan pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk buku, sehingga mempermudah dalam proses audit," Kata Irianto.

Lebih lanjut Irianto mengatakan, Agar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kaltara disusun dengan baik dan dikoordinasikan kepada pihak terkait paling lambat 31 Desember," Tutur Gubernur Kaltara ini.

Sehubungan dengan akan bertabahnya ASN pada tahun ini sebanyak 424 orang, maka perlu adanya konsolidasi dengan pegawai tidak tetap (PTT), tujuan konsolidasi adalah dikawatirkan adanya PTT yang berlebihan dalam sebuah OPD.

"Saat ini jumlah PTT dilingkup Pemprov Kaltara sekitar 1.900 orang sementara PNS ada 3.000 orang, saya minta agar setiap  OPD melaporkan data dan evaluasi setiap PTT di organisasinya, kepala OPD mesti mempertimbangkan keahlian, integritas dan kompetensi PTT, " Urai Irianto.

Terkait dengan adanya mutasi di Pemprov Kaltara, Irianto meminta, Agar dilakukan rapat intensif sampai 20 Desember, mengingat, Pelantikan dijadwalkan pada awal Januari 2018, Soal mutasi ini perlu disikapi dengan tepat, pikiran jernih dan tidak disalah artikan dengan persepsi beragam," terangnya.

Rapat yang dihadiri wakil gubernur H Udin Hianggio dan sekprov Kaltara H Badrun ditutup dengan pembahasan tentang rencana kerja pelaksanaan kegiatan tahun 2018, setiap OPD dan pengelola keuangan diintruksikan untuk melaporkan rencana kegiatan baik APBD maupun APBN kepada Gubernur, Dan diminta seluruh OPD terbuka dan jujur dalam pelaporan rencana pelaksanaan kegiatan 2018 itu. (Babe/AS)

Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM