Gubernur Janji Copot Pejabat Yang Tak Ramah Investasi

Friday, December 22, 2017 | 12:57

Bagikan:
Humas Provinsi Kaltara : Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie.


KORANDIGITALNET.COM - JAKARTA  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menegaskan akan memberhentikan setiap pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang tidak bersikap ramah investasi. Sebab, masuknya investasi ke Kaltara merupakan salah satu pendorong utama percepatan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu wilayah itu, dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Dan, pertumbuhan ekonomi di Kaltara ini, sangat besar dipengaruhi oleh investasi. Baik swasta, masyarakat maupun pemerintah, jelas Irianto, Kamis (21/12).

Dalam rangka meraih investasi itu, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah di Kaltara untuk aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan kementerian terkait serta pihak berkompeten lainnya. Saya imbau kepada seluruh daerah di Kaltara untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai sejauh ini. Ya, salah satu caranya adalah dengan mendatangkan investasi, ungkap Gubernur.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Kaltara, pertumbuhan ekonomi untuk regional Kalimantan pada triwulan III 2017, Kaltara mencatatkan tingkat pertumbuhan tertinggi. Yakni, 6,62 persen (YoY). Hasil ini lebih baik dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,44 persen, Kalimantan Barat (Kalbar) 6,36 persen, Kalimantan Tengah (Kalteng) 6,13 persen, dan Kalimantan Timur (Kaltim) 3,54 persen. Jaga pencapaian ini dengan menjaga sikap dan pernyataan kita, utamanya bagi para pejabat. Saya ingatkan, Kaltara ini memiliki kesempatan besar untuk melakukan berbagai hal baru dengan mengadopsi hal baik dari daerah lain, termasuk mengevaluasi hal kurang baik darinya, urai Irianto.

Irianto menegaskan pula, sebagai sebuah indikator keberhasilan pembangunan, apabila pertumbuhan ekonomi di Kaltara tak mencapai tingkatan yang baik maka seorang kepala daerah harusnya dapat bersikap ksatria dan korektif. Ketegasan seorang pemimpin juga menjadi syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Beruntungnya, hingga saat ini pencapaian Kaltara, menurut Irianto sudah sangat luar biasa. Kekompakan seluruh pihak, utamanya legislatif, eksekutif juga masyarakat sangat baik. Meskipun ada dinamika dalam perjalanannya, tapi sejauh ini saya menilainya tetap berlangsung dalam kewajaran, papar Irianto.

Selain berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi, dinamika positif yang dialami Kaltara sampai saat ini juga berdampak baik dalam berbagai hal. Seperti, berhasilnya ditekan inflasi dibawah 4 persen dan lainnya.  Tantangan sebenarnya baru akan terasa saat banyaknya investasi yang terealisasi. 

Perkiraan saya dalam 10 hingga 15 tahun kedepan, pertumbuhan industri di Kaltara, khususnya wilayah ibukota akan luar biasa. Dari itu, saya mengajak seluruh kepala daerah beserta jajarannya juga masyarakat se Kaltara untuk mampu meningkatkan daya saing sehingga tak hanya menjadi penonton ketika hal itu terwujud, ungkapnya.

Disamping itu, Gubernur pun menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Kaltara agar bersikap terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jangan tertutup soal penggunaan anggaran. Jangan takut untuk terbuka, karena sejatinya anggaran yang ada itu digunakan untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat, ucap Irianto.

Keterbukaan dalam pengelolaan APBD maupun APBN itu, telah diterapkan Irianto dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kaltara. Sampai ada kebijakan khusus untuk merasionalisasi anggaran yang ada di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seperti perjalanan dinas, seremonial dan lainnya. Dana yang dirasionalisasi itu, berhasil terkumpul hingga Rp 195 miliar dan digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Seperti, pembangunan dan rehab rumah warga miskin dan lainnya, jelas Gubernur.

Irianto menilai dengan besarnya anggaran yang dimiliki setiap daerah di Kaltara, sedianya masyarakat yang ada dapat sejahtera. Tapi, dalam faktnya tidak demikian. Menurut analisa saya pribadi, ini karena penggunaan anggaran itu tak fokus sehingga kurang tepat hasilnya, ulas Irianto.

GUBERNUR OPTIMIS INVESTASI JALAN
Gubernur mengakui belum maksimalnya realisasi investasi di Kaltara berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan sekunder. Salah satunya kendaraan bermotor. Sejauh ini, mayoritas masyarakat masih membeli kendaraan dari luar.

Menurut laporan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kaltara, tercatat pertumbuhan kendaraan dalam kurun waktu 2017 berkisar 5 sampai 6 persen. Daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Kaltara fluktuasinya cenderung melamban, ujarnya.

Dikatakan, daya beli masyarakat yang menurun dipengaruhi belum maksimalnya realisasi kegiatan investasi swasta. Di samping itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan bisa memberi stimulasi pertumbuhan ekonomi justru baru bisa bergerak di pertengahan tahun. Tahun depan misalnya, ketika APBD baru bisa jalan bulan April, Mei, Juni, disitu daya beli masyarakat akan mulai bergerak. Anggaran memang sudah settle 1 Januari, karena ada proses lelang, tetapi baru bisa terlaksana mulai April. Begitu juga dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang beredar di sini, kata Gubernur.

Irianto berharap realisasi investasi sudah bisa dimulai tahun depan. Karena dengan berjalannya investasi akan semakin terbuka lapangan kerja, serta dampak positif ekonomi lainnya. Sering kali sudah saya sampaikan, semua perlu dukungan masyarakat. Lambat atau cepatnya investasi, dari masyarakatnya sendiri. Makanya saya selalu mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan, ujar Irianto.(humas/AS)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM