Isu Dugaan Pungli Dibantah Pihak KSOP Tarakan

Minggu, 05 November 2017 | 18:01

Bagikan:
Dok. Saat wawancara dengan pihak KSOP Kelas III Tarakan Saharuddin.SE,SH Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Dan Patroli Bersama Capt.Benyamin  R Arcinius, S,SiT,Mar, Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Di kantor KSOP Tarakan



KORANDIGITALNET.COM - TARAKAN - Terkait adanya pemberitaan dimedia online dan media cetak, Diduga adanya pungli di KSOP Kelas III Tarakan,  dibantah oleh pihak Kesahbandaran.Minggu (5/11/2017).  

Seperti yang dilansir oleh salah satu media cetak lokal dan media online edisi hari Minggu  (5/11), Dalam pemberitaannya Disebutkan, Pada pukul 08.12 terlihat beberapa nelayan bersama Ketua Persatuan Nelayan Kecil (PNK) Kota Tarakan Rustam, Mendatangi kantor Ombusdman guna melaporkan adanya dugaan pungli di KSOP Tarakan, Namun kantor tersebut dalam keadaan tertutup karena hari libur.

Berdasarkan pemberitaan adanya dugaan pungli yang disebutkan  oleh Rustam (Ketua PNK) kami mencoba meminta penjelasan dari pihak KSOP Kelas III Tarakan, Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Dan Patroli Syaharuddin,SE.SH, guna mencari kebenaran berita ini. 

"Menurut Syaharuddin kepada Korandigitalnet.com bahwa, Dugaan adanya pungli di pihak kami, itu tidak benar, Ini hanya mis komunikasi saja, Kami sudah bertemu dengan Sahrullah pemilik kapal dan ketua PNK Kota Tarakan, Rustam, Saya menjelaskan tentang aturan terkait Permen no. 8 tahun 2008 tentang pengukuran dan perijinan surat kapal ini, Dan beliau memahami apa yang kami jelaskan, pada intinya, semuanya hanya kesalahan dalam penyampaian oleh istri pak Sahrullah, " Kata Syahruddin.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 tahun 2008 Pasal  8 disebutkan bahwa, Surat ukur diterbitkan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) sekurang-kurangnya 7, Surat ukur sebagaiman dimaksud pada what (1) dibedakan dalam 3 jenis, Surat ukur dalam negeri, Surat ukur international, Surat ukur khusus. 

Saharuddin juga mengatakan, "Terjadinya mis komunikasi ini dikarenakan, yang datang  kepada kami itu adalah istrinya bukan pak Sahrulla, sehingga penjelasan dari istri kurang lengkap, Kapal pak Sahrullah ini dulunya adalah kapal pengangkut barang dan beliau mengurus surat ijin untuk  dialihkan menjadi kapal ikan, Tentunya kami mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan  nomor 8 tahun 2008, bukan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang disebutkan pak Rustam itu, " Kata Saharuddin. 

Pihak KSOP Kota Tarakan, Ketua PNK dan Pemilik kapal sudah melakukan pertemuan di Kantor Sahbandar, guna menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Tidak ada demo seperti apa yang diberitakan, kami juga akan mengklarifikasi soal mis komunikasi ini kepada media yang memuat pemberitaan soal ini," Urai Saharuddin. (Andi Solar)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM