Dokumen Perencanaan Harus Komprehensif dan Sinergis

Wednesday, November 22, 2017 | 17:11

Bagikan:
Humas Provinsi Kaltara
PEDOMAN : Sekprov Kaltara H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala membuka Sosialisasi Permendagri No 86/2017 di Swiss-Belhotel Tarakan, Selasa (21/11/2017)


KORANDIGITALNET.COM - TARAKAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pada Selasa (21/11) di Swiss-Belhotel Tarakan. 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini mengurai tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berkesempatan membuka secara resmi acara sosialisasi tersebut yang diikuti oleh perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Dijelaskan H Badrun, keberadaan peraturan ini sekaligus mencabut Permendagri No 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

“Jadi sejak 18 September 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Permendagri No 86/2017 ini, otomatis Permendagri No 54/2010 sudah tidak berlaku. Dari itu, dengan adanya Permendagri yang baru ini, kita berharap bisa menjadi pedoman yang sarat dengan amanat menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif, selaras dan sinergi antar dokumen terkait lainnya,” beber H Badrun.

Lebih lanjut H Badrun mengimbau agar perubahan Permendagri ini dapat diperhatikan dengan seksama oleh semua pihak. “Ini menyangkut arah perencanaan pembangunan di wilayah kita, harus dipahami dengan benar. Supaya pada gilirannya pembangunan daerah juga dapat terselenggara dengan benar, tepat dan sesuai dengan apa yang masyarakat kita inginkan,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut hadir antara lain Muhammad Hudori, Suprayitno dan Diah Sih Irawati dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebagai narasumber.(humas/Ansor) 

Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM