Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) Desak Dewan Pers Patuhi UU Pers.

Sunday, November 12, 2017 | 14:02

Bagikan:


KORANDIGITALNET.COM  - Palembang - Setelah dari Kota Batam lalu Kabupaten Karimun di provinsi Kepulauan Riau sampai Medan di Sumatera Utara dan Pekanbaru di Riau, kembali Iskandar Sitorus Ketua Umum Aspemo, dari kota Palembang Sumatera Selatan tempat kelahirannya 47 tahun lalu, melayangkan kritik terhadap Dewan Pers (DP).

Menurut Iskandar, Perlu di ingatkan agar DP tidak menabur apalagi sampai memupuk sesuatu pernyataan dan atau terlebih kegiatan yang akan menciptaan suasana perpecahan terhadap masyarakat pers, ujarnya kepada wartawan di Palembang, Minggu 12/11/2017.

DP mesti menahan diri dari sikap melawan UU Pers nomor 40 tahun 1999, yakni terkait mengeluarkan aturan untuk tujuan apapun sebab mereka bukan regulator.

Ketua Pimpinan Pusat ASPEMO mengatakan, "DP menurut UU Pers adalah fasilitator. Sila dibaca pasal 15 ayat 2 butir e yang isinya tegas menyebut DP memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan," tambahnya

Nantinya produk dibidang pers itu yang dilegalkan ke dalam produk tata urutan perundang-undangan positif di negara kita. Agar ada kepastian hukum, Jadi tidak ada dasar hukum bagi DP membuat aturan apapun, seperti terkait uji kompetensi wartawan yang dikenal dengan nama UKW. Itu tidak bisa. Itu tidak berdasar UU Pers.

"Lalu, DP juga harus segera meralat seluruh pernyataannya terkait apa yang mereka namakan akan memverifikasi perusahaan atau media pers. Karena hal itu membuat banyak penolakan dari berbagai pihak terhadap pers diberbagai wilayah Indonesi," Kata Iskandar.

DP hanya punya kewenangan mendata perusahaan pers sesuai pasal 15 ayat 2 butir f. Bukan verifikasi, Sebab, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) definisi mendata adalah mengambil atau meminta keterangan yang benar dan nyata. Atau melakukan pendataan.

"Itu berbeda dengan definisi verifikasi, yakni meneliti dan menentukan kebenaran suatu laporan, Apa mereka tahu atau tidak tentang kondisi riel yang dihadapi teman-teman pers di daerah akibat hembuskan isu verifikasi? Tentu jawabannya tidak tahu, sebab DP terlihat tidak pernah perduli,"Urai Ketua ASPEMO ini.

Hal negatif yang di temukan dalam sebulan ini dialami para pemilik media online seperti di Kabupaten Karimun, Riau dan di Jawa Timur, DP tidak punya kewenangan untuk verifikasi, namun pernyataan mereka melahirkan gangguan terhadap media online diberbagai daerah.

DP jangan memposisikan diri sebagai racun pembunuh padahal seharusnya jadi pupuk kehidupan bagi dunia pers.

Realita kondisi pers Indonesia yang ada sekarang harus dipupuk sesuai jaminan perundangan. Biar menjadi lebih baik. Bukan malah dimusuhi hanya karena DP menggunakan ukuran yang tidak berdasar perundangan. Ukuran yang tidak berdasar itu sudah sangat meresahkan.

"Iskandar mengatakan, Kami melihat DP sudah mulai dianggap menjadi seperti virus mematikan bagi pers Indonesia. Khususnya bagi teman-teman online di daerah, Dari pada anggapan buruk itu terus berkembang, kami sarankan DP kembali saja ke posisi sesuai perintah UU Pers," Jelasnya.

Aspemo menegaskan, mereka harus kukuh melaksanakan dengan baik dan benar terkait Bab V pasal 15 ayat 2 butir f UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yakni upaya mendata perusahaan pers. Bukan verifikasi.

Inti masukan dari Aspemo, UU Pers yang hanya 21 pasal dan berusia 18 tahun itu sebaiknya ditanggung-jawabi DP agar segera diuraikan secara rinci sehingga mudah dijadikan sebagai pedoman teknis. Jangan jadi DP menafsir dengan sesuka nya, Itu saja dulu dikerjakan DP.

"Masa 21 pasal gagal diurai selama 18 tahun sih? Kami masyarakat pers jadi ikut merasa malu, Malunya itu sudah sampai ke ubun-ubun, tutupnya berumpama," Kata Iskandar Sitourus Ketua Pusat Aspemo. (Ansor)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM