Irianto Mengikuti Rapat Kerja Di Istana Negara

Selasa, 24 Oktober 2017 | 21:34

Bagikan:


KORANDIGITALNET.COM - Jakarta - Bersama para kepala daerah lainnya se Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara Dr Ir H Irianto Lambrie,  mengikuti Rapat Kerja Pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (24/10/2017) siang hingga sore tadi.

Dalam rapat tersebut, ada beberapa hal yang patut diperhatikan dan ditindaklanjuti, dari pertemuan tadi. 

"Pertama, Presiden mengarahkan adanya perubahan pola pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), " Kata Irianto. 

Dana  APBD, tak perlu lagi dibagi merata ke dinas atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Melainkan, harus difokuskan untuk mendanai program prioritas. Sehingga hasilnya nyata dan dapat langsung dirasakan masyarakat.

APBD, juga harus terus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi.

"Yang kedua, mengenai investasi industri dan manufaktur. Presiden minta juga harus cepat direalisasikan dengan mempercepat dan mempermudah proses perizinan," urai Gubernur Kaltara ini. 

Selama ini, harus diakui bahwa regulasi perizinan di bidang investasi industri dan manufaktur sangat panjang dan berbelit-belit, Dan, seharusnya atas hal itu, kita malu. Karena, dunia saat ini, persaingan sangat ketat dan perlu pergerakan cepat.

"Irianto menjelaskan bahwa, Arahan Bapak Presiden tadi, saya minta kepada para kepala daerah di Kaltara untuk makin intens melakukan terobosan yang mengarah kepada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,"urainya. 

Yang ketiga, adalah masalah penyimpangan dan penyelewengan atau korupsi anggaran negara atau daerah. 

Untuk mencegahnya, setiap kepala daerah diminta berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara atau daerah. 

Pemerintah juga akan membangun sistem yang terintegrasi dan merata penerapannya. Misalnya, e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement.

Di samping itu, juga sistem pengawasan untuk meningkatkan fungsi dan peran dari Inspektorat. 

"Menindaklanjuti hal itu, nanti akan diterbitkan Perpres (Peraturan Presiden) atau PP (Peraturan Pemerintah) yang akan meningkatkan tugas dan fungsi APIP di daerah," Tegas Irianto. (Babe/Ansor).
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM