Gubernur Kaltara, DPRD dan Dewan Presidium Melakukan Audensi Terkait DOB

Wednesday, October 25, 2017 | 17:09

Bagikan:


KORANDIGITALNET.COM - Jakarta - Masih dalam kaitannya usaha kita memperjuangkan usulan 5 DOB (daerah otonomi baru) di Kalimantan Utara (Kaltara), setelah sebelumnya bertemua pimpinan DPD RI, siang tadi (25/10/2017) Gubernur Kalimantan Utara Dr Ir H Irianto Lambrie, bersama Ketua dan pimpinan DPRD Provinsi lainnya, para kepala daerah, serta dewan presidium, kami kembali melakukan audensi. 

Kali ini dengan Komisi II DPR RI. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara I, Komplek DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Irianto kembali memaparkan usulan 5 DOB di Kaltara. Yaitu Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Apau Kayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Krayan.

Dari DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo, beserta sejumlah anggota Komisi II DPR RI. Juga ada beberapa anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim)-Kaltara. Seperti,  dr Ari Yusnita, Ibu Hetifah Sjaifuddian, Hadi Muljadi, serta Budi Satrio dan lainnya.

"Kita semua menyadari, bahwa Bapak Presiden hingga saat ini belum mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Bahkan, dari catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada sekitar 270 usulan pemekaran daerah yang masuk," Tutur Irianto. 

Dari itu, semua pihak patut menyadari bahwa apabila ada salah satu usulan DOB disetujui, maka pihak yang mengajukan DOB lainnya pasti akan menuntut hal serupa.

Yang menjadi penegasan, berkaca dari pengalaman Papua dan Sumatera, sedianya pemerintah mampu menerapkan hal serupa kepada Kaltara. Meski secara logis, disadari bahwa posisi Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia kurang kuat. 

Di antaranya Kaltara belum memiliki perwakilan di parlemen, baik DPR maupun DPD. Secara historis, Kaltara juga tak memiliki sejarah yang kuat selayaknya provinsi yang sudah mapan, seperti Papua maupun Sumatera.

Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berhak melakukan pemekaran sebuah wilayah tanpa harus melalui pengusulan sebagaimana mestinya. Dengan alasan prioritas strategis nasional. Alasan itu, sedianya dapat diterapkan kepada daerah perbatasan di Indonesia, termasuk Kaltara.

"Irianto juga menjelaskan bahwa, Di samping itu, kalaupun Kaltara mengajukan tuntutan kekhususan atau pengecualian seperti yang diinginkan (pembentukan DOB), provinsi lainnya di Indonesia akan memakluminya. Mengingat, Kaltara adalah daerah baru yang masih sangat membutuhkan perhatian khusus dari semua sisi dari pemerintah," Urainya. 

Kaltara "ngotot" memperjuangkan hal ini juga ditopang oleh paradigma besar, bahwa DOB merupakan salah satu cara cepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh keberhasilan DOB, adalah Kaltara. Baik di bidang pertumbuhan penduduk, ekonomi, infrastruktur dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utama menyampaikan, soal kesanggupan daerah induk untuk membiayai daerah yang dimekarkan, khususnya Kabupaten Nunukan yang mengajukan 3 rencana DOB.

"Soal hal itu, saya mengingatkan bahwa secara logis dan rasional, apabila beban pendanaan daerah persiapan bagi DOB ditanggung daerah induk di wilayah provinsi baru seperti Kaltara, maka secara finansial maupun fiskal sangatlah tidak objektif," Tutur Gubernur Kalimantan Utara ini. 

Untuk itu, Irianto menyarankan kepada Komisi II DPR RI untuk dapat memasukkan klausul di dalam RPP Desitarda agar untuk anggaran daerah persiapan DOB dari daerah induk yang defisit anggaran agar dibantu pendanaan dari APBN. Besarannya, sekitar Rp 1 triliun per tahun selama dua sampai lima tahun hingga  daerah persiapan mapan dan mandiri.

"Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh wakil dari Kaltara yang turut hadir dalam audensi ini. Di antaranya Ketua DPRD Kaltara Bapak Marten Sablon bersama dua wakil ketua, Bapak H Abdul Djalil Fattah dan Bapak Marwansyah. Kemudian Bupati Malinau, Bapak Yansen TP, Wakil Bupati Nunukan Bapak Faridil Murad. Juga ada salah satu tokoh kita, Ketua Lembaga Adat Dayak Kaltara Bapak Henoch Merang, serta para ketua dewan presidium masing-masing calon DOB," ujar Irianto

Audiensi seperti ini akan terus dilakukan. Namun nantinya akan lebih terstruktur, salah satunya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Selain usaha ini, Gubernur Kaltara ini mengajak seluruh masyarakat, terutama di daerah yang sedang mengusulkan DOB untuk bersabar dan selalu berdoa. Harapan kita semua, semoga usulan DOB di Kaltara bisa dipenuhi, bahkan lima-limanya sekaligus secara bersamaan," Ajak Irianto (Babe/Ansor).
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM