Saat Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Berbincang Dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan Di Lantai II Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
KORANDIGITALNET.COM – JAKARTA –
Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menghadiri siang tadi Rapat
Koordinasi (Rakor) kerjasama investasi Pemerintah Indonesia dan Tiongkok di
Ruang Rapat Lantai II Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Selasa
(05/09/2017)
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri
Koordinator Kemaritiman, Bapak Luhut B Panjaitan. Hadir juga Menteri PPN/Kepala
Bappenas Bapak Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informasi
(Menkominfo) Bapak Rudiantara, Kepala BKPM Bapak Thomas T Lembong, serta para
pejabat kementerian terkait.
“Rapat koordinasi ini berlangsung
sangat fokus. Terutama pada empat lokasi yang akan menjadi fokus Belt Road
Initiatif (BRI) Indonesia - Tiongkok. Yaitu, Sumatera Utara, Kalimantan Utara
dan Sulawesi Utara. Termasuk Bali, dan Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam
program ini. Utamanya, untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power, serta
pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi,
Bulungan,” kata Irianto.
Dari paparan yang disampaikan oleh
Menteri PPN/Bappenas Bapak Bambang Brojonegoro, ada beberapa program di Kaltara
yang akan masuk di dalam BRI Indonesia – Tiongkok, di antaranya, Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, yang meliputi pelayanan lintas batas negara,
Pertahanan dan keamanan (hankam), pariwisata, perkebunan, perikanan dan
pertambangan.
“Gubernur Provinsi termuda di Indonesia
ini mengatakan, Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan, termasuk Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Kayan Mentarang serta
Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional
(KIPI) Tanah Kuning dan Mangkupadi. Dari semua ini, perkiraan investasi hingga
mencapai USD 45,98 miliar,” tuturnya.
Dari program-program itu,
diprioritaskan lagi menjadi tiga yaitu :
1. Pembangunan kawasan
industri dengan klaster khusus industri alumina dengan investasi USD 7,0
miliar.
2. Pembangunan PLTA di Sungai Kayan
Bulungan dengan investasi USD 17,30 miliar
3. KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi
dengan investasi USD 1,68 miliar. Salah satunya untuk membangun pelabuhan
internasional.
“ Dalam rapat ini juga dibentuk tim
kerja dengan koordinator menteri terkait. Kaltara masuk dalam tim kerja atau
working group II yang diketuai oleh Menteri Perindustrian Bapak Airlangga
Hartarto, di pusat, tim ini dipimpin oleh Komite Kerjasama GMF BRI yang
diketuai Menko Maritim Bapak Luhut dengan melibatkan beberapa menteri terkait
di dalamnya, dari pertemuan itu, ditarik kesimpulan, bahwa percepatan program
kerja sama investasi antara Indonesia - Tiongkok melalui BRI terus dilakukan,”
kata Irianto.
Dalam Rapat Koordinasi itu banyak
peserta memberikan masukan untuk
Kaltara. di antaranya, agar kawasan industri yang terintegrasi. Kemudian
rencana pembangunan PLTU sebagai alternatif pemenuhan energi sambil menunggu
pembangunan PLTA yang membutuhkan cukup lama proses pembangunannya, Kaltara
memiliki cadangan batubara, jadi untuk itu Insya Allah tidak masalah, dan bisa
terbangun.
“Terkait skema joint venture antara
perusahaan Indonesia dengan RRT akan makin mendorong transparansi pengembangan
ekonomi dan investasi di Indonesia, selain itu perlu diatur dengan
sebaik-baiknya mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal RRT agar tidak
menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesannya buruk terhadap pemerintah,
juga perlu adanya konsestensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan
pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis,” tegas Irianto.
( Babe / Conggeng )
