Irianto - Penggunaan Tenaga Kerja Asal RRT Harus Ada Mekanismenya

Tuesday, September 5, 2017 | 15:46

Bagikan:


Saat Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Berbincang Dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan Di Lantai II Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


KORANDIGITALNET.COM – JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menghadiri siang tadi Rapat Koordinasi (Rakor) kerjasama investasi Pemerintah Indonesia dan Tiongkok di Ruang Rapat Lantai II Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Selasa (05/09/2017)

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Bapak Luhut B Panjaitan. Hadir juga Menteri PPN/Kepala Bappenas Bapak Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Bapak Rudiantara, Kepala BKPM Bapak Thomas T Lembong, serta para pejabat kementerian terkait.

“Rapat koordinasi ini berlangsung sangat fokus. Terutama pada empat lokasi yang akan menjadi fokus Belt Road Initiatif (BRI) Indonesia - Tiongkok. Yaitu, Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Termasuk Bali, dan Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam program ini. Utamanya, untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power, serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan,” kata Irianto.

Dari paparan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Bapak Bambang Brojonegoro, ada beberapa program di Kaltara yang akan masuk di dalam BRI Indonesia – Tiongkok, di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, yang meliputi pelayanan lintas batas negara, Pertahanan dan keamanan (hankam), pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan.

“Gubernur Provinsi termuda di Indonesia ini mengatakan, Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan, termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Kayan Mentarang serta Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning dan Mangkupadi. Dari semua ini, perkiraan investasi hingga mencapai USD 45,98 miliar,” tuturnya.

Dari program-program itu, diprioritaskan lagi menjadi tiga yaitu :

1.  Pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina dengan investasi USD 7,0 miliar.

2. Pembangunan PLTA di Sungai Kayan Bulungan dengan investasi USD 17,30 miliar

3. KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dengan investasi USD 1,68 miliar. Salah satunya untuk membangun pelabuhan internasional.

“ Dalam rapat ini juga dibentuk tim kerja dengan koordinator menteri terkait. Kaltara masuk dalam tim kerja atau working group II yang diketuai oleh Menteri Perindustrian Bapak Airlangga Hartarto, di pusat, tim ini dipimpin oleh Komite Kerjasama GMF BRI yang diketuai Menko Maritim Bapak Luhut dengan melibatkan beberapa menteri terkait di dalamnya, dari pertemuan itu, ditarik kesimpulan, bahwa percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia - Tiongkok melalui BRI terus dilakukan,” kata Irianto.

Dalam Rapat Koordinasi itu banyak peserta memberikan  masukan untuk Kaltara. di antaranya, agar kawasan industri yang terintegrasi. Kemudian rencana pembangunan PLTU sebagai alternatif pemenuhan energi sambil menunggu pembangunan PLTA yang membutuhkan cukup lama proses pembangunannya, Kaltara memiliki cadangan batubara, jadi untuk itu Insya Allah tidak masalah, dan bisa terbangun.

“Terkait skema joint venture antara perusahaan Indonesia dengan RRT akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Indonesia, selain itu perlu diatur dengan sebaik-baiknya mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal RRT agar tidak menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesannya buruk terhadap pemerintah, juga perlu adanya konsestensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis,” tegas Irianto. ( Babe / Conggeng )




Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM