Baru Dilantik Hartono Lansung Buat Gebrakan, Segera Bentuk BPSK Nunukan

Friday, August 4, 2017 | 13:45

Bagikan:


Drs.Hartono,M,Si Kepala Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Utara

KORANDIGITALNET.COM - NUNUKAN -  Kepala Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Utara yang baru dilantik pada Selasa, 1 Agustus 2017 kemarin, Drs. Hartono, M.Si mewakili Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie membuka Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Di Nunukan kalimantan Utara ,Kamis ( 3/8/2017 ).
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perindagkop & UKM Prov. Kaltara, beliau mengatakan “pada dasarnya tujuan dari pada Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), adalah menciptakan sistem perlindungan yang mengandung kepastian hukum yang berkeadilan bagi perlindungan hak konsumen, utamanya konsumen yang merasa dirugikan haknya oleh pelaku usaha, tentu berkaitan dengan keengganan konsumen mengajukan dipengadilan dikarenakan biaya perkara serta besarnya kerugian yang dialami tidak sebanding.
“Saya merasa perlu menghimbau kepada seluruh pihak terkait agar dapat turut serta mensupport penerapan aturan kebijakan perlindungan konsumen, melakukan sosialisasi atas informasi aturan berdasarkan hukum, yang akhirnya diharapkan mampu membangun jaringan perlindungan konsumen yang kuat, “lanjut Gubernur 
Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadis Perindagkop & UKM Prov. Kaltara Drs. Hartono, M.Si. “Pak Gubernur Dr. H. Irianto Lambrie menyampaikan permintaan maafnya berhalangan hadir, karena sedang di Jakarta rapat dengan Menteri Polhukam Bapak Wiranto, beliau titip salam” pungkas pria yang mengawali karir di Inspektorat Kaltim ini.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yakni Direktur Pemberdayaan Konsumen Luther Palimbong, SE, M.Si,  Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan R. Wisnu Haryo Samudro, SE selaku narasumber, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, M.Si, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Arifuddin, SE, M.Si, dan Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Septi Yustina Marthin, SE.
Kepala Dinas Perindagkop & UKM Prov. Kaltara Drs. Hartono, M.Si mengharapkan Kabupaten Nunukan mengusulkan untuk dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan yang sudah lebih dahulu membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
“Kami mengharapkan dengan sosialisasi ini BPSK segera terbentuk di Nunukan, seperti yang sudah kami lakukan pembentukannya di dua daerah yakni kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, karena posisi Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan perlu perhatian untuk perlindungan konsumen, karena banyak konsumen yang tidak mengerti bahwa produk produk yang tidak layak konsumsi seperti makanan dan minuman, dapat dilaporkan kepada BPSK karena itulah sangat perlu sekali BPSK dibentuk guna melindungi konsumen, karena anggota BPSK terdiri dari PNS, Pelaku Usaha, dan Konsumen itu sendiri, sekitar tujuh orang anggotanya, pembentukan BPSK tentu akan melewati beberapa tahap”, Jelas Kadis Perindagkop & UKM Prov. Kaltara tersebut," tegas Hartono.
Sementara itu Direktur Pemberdayaan Konsumen Luther Palimbong, SE, M.Si, pada kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa sosialisasi ini sendiri sangat berperan dalam mengedukasi konsumen akan hak haknya, apalagi banyak beredar produk produk Malaysia yang jauh lebih murah daripada produk Negara kita, secara hukum kita tidak bisa memperkarakan jika terjadi kerugian konsumen karena produk tersebut masuk secara illegal, maka sanga menghimbau pihak terkait dalam hal sosialisasi hal ini.( Maf'ud / Conggeng ).

Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM