PLTA jadi Kunci Utama Infrastruktur Lain

Monday, July 24, 2017 | 11:20

Bagikan:
HUMAS PROV KALTARA

PROGRAM PRIORITAS : Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna saat memaparkan 11 program prioritas pembangunan di Kaltara untuk jangka waktu 20 tahun mendatang dalam Rapat Kerja RPP di Kantor Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Jumat (21/7).



KORANDIGITALNET.COM - TANJUNG SELOR – Dalam jangka panjang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memprogramkan 11 program prioritas. Yaitu terdiri dari proyek di sektor kelistrikan, industri, serta penyediaan infrastruktur yang diyakni akan mampu memecah persoalan-persoalan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, termasuk ekonomi Kaltara, utamanya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Demikian dipaparkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara Suheriyatna pada rapat kerja Tim RPP (Rencana Proyek Perubahan) mengenai perumusan arah kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan kawasan perbatasan Kaltara di Kantor DPUPR-Perkim Kaltara, Jumat (21/7).

Suheriyatna mengatakan, untuk mewujudkan ke-11 proyek strategis yang sudah dicanangkan, perlu langkah-langkah terintegrasi dari semua sisi. “Pemicu atau embrionya adalah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang sampai saat ini masih terus diupayakan percepatannya. Implementasi di lapangan harus cepat,” kata Suheriyatna yang dijumpai usai rapat kerja.

Agar rencana pembangunan tersebut tetap sesuai jalur, menurutnya, perlu pentahapan atau milestone yang diurai secara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Disebutkan, hampir semua kegiatan jangka pendek telah dituntaskan mulai pembuatan grand design proyek dan dokumen perencanaan. Beberapa agenda lain dalam rencana jangka pendek ditarget rampung dalam waktu 4 bulan. “Saat kita buat grand design, kemudian Perpres (Peraturan Presiden) 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Akan tetapi kita sudah buat semua perencanaannya jauh sebelum Kepres itu terbit,” ungkapnya. 

Sedangkan untuk jangka menengahnya, Suheriyatna mengatakan, saat ini tengah melakukan pengusulan penganggaran ke pemerintah. Langkah-langkah tersebut sejauh ini telah ditempuh Pemprov Kaltara.

Langkah lainnya, Suheriyatna mengatakan, perlu dibentuk tim percepatan yang akan bertugas mengukur sejauh mana keberhasilan progres setiap rencana proyek. “Tim ini nanti yang akan menyatukan sendi-sendi proyek agar tersambung. Kami juga targetkan tim percepatan ini terbentuk dalam waktu 4 bulan ke depan,” jelas Suheriyatna. 

Jangka panjang, dirinya 11 proyek strategis mulai dibangun. Perkiraan waktu keseluruhan merealisasikannya kurang lebih 20 tahun ke depan. “Dari 11 program ini, nanti goal-nya pada 20 tahun ke depan. Memang pada saat itu, kita bisa dikatakan sudah tidak produktif lagi. Akan tetapi hasilnya perencanaan sekarang ini, akan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Globalnya, harapan ekonomi perbatasan sudah tumbuh termasuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” urainya. 

Gambarannya, urai Suheriyatna, dalam waktu 20 tahun mendatang, infrastruktur di Kaltara sudah memadai. Mulai dari jalan-jalan yang berkualitas baik, terbangunnya kawasan industri, rumah sakit berstandar internasional, sarana pendidikan, hingga menurunnya angka kemiskinan di Kaltara. “Dari situ juga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Lapangan pekerjaan semakin luas, angka kemiskinan turun dan juga tingkat pendidikan yang tinggi,” ungkap Suheriyatna.

PENDANAAN DIDUKUNG SWASTA
Unsur pembiayaan, dikatakan Suheriyatna, merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam membangun. Khususnya, terhadap 11 program pembangunan strategis Pemprov Kaltara ini. Untuk itulah, lanjutnya, grand design sejumlah proyek disusun secara komprehensif. Dengan harapan pemerintah (pusat) bisa ikut mendanai. 

Di samping menyodorkan dokumen grand design, Pemprov Kaltara juga sudah berupaya mengajak pemerintah menerbitkan kebijakan yang akan memberi payung hukum pendanaan. “Seperti terbitnya Perpres No. 58/2017 sebagai pengganti Perpres No. 3/2016. Kawasan Industri Tanah Kuning dan pembangunan bandara Sebatik masuk di aturan tersebut,” ungkapnya. 

Adapun pembangunan Kota Baru Mandiri, pembiayaannya disokong oleh pemerintah (pusat). Sebab pemerintah sendiri telah memasukkan proyek tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Sedang proyek lain diupayakan bisa terealisasikan melalui investasi swasta baik swasta nasional maupun investor dari luar negeri. Proyek tersebut, di antaranya pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), PLTA Sungai Kayan dan beberapa PLTA di Malinau. Demikian juga untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

Suheriyatna mengatakan, hadirnya pembangkit listrik di Kaltara ditargetkan menopang penuh pengembangan sektor lainnya, seperti pembangunan kawasan industri, infrastruktur perhubungan, termasuk untuk kelancaran bidang pendidikan, kesehatan, dan konsumsi listrik rumah tangga dan industri skala kecil lainnya.(humas/Conggeng)
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM