Guru SD dan SMP Kaltara Merasa di Anak Tirikan ?

Monday, July 17, 2017 | 12:05

Bagikan:


KORANDIGITALNET.COM – Srikandi Merah adalah sebuah nama akun dimedia sosial Fb di grup PDKT,dimana akun ini membuat status tentang nasib guru di kaltara.

Peralihan kewenangan SMA/SMK  dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sejak januari lalu, dikuti oleh sebuah gebrakan yang luar biasa dari pemprov kaltara. Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) guru SMA/SMK terbilang fantastis. Khusus untuk wilayah kabupaten Nunukan, kenaikannya lebih dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sangat patut diapresiasi sebagai komitmen pemprov terhadap kesejahteraan guru.

Sayangnya, Guru SD dan SMP tidak ikut menikmati penghasilan ini. Sebagai gambaran, guru golongan tiga di kabupaten menerima TTP sebesar 2,2 jta, maka guru dengan golongan sama di SMA/SMK mencapai 4 juta rupiah. Alasannya tentu teknis, karena mereka  bukan PNS/honorer pemprov. Kebijakan ini secara diam-diam melukai hati kecil guru-guru SD dan SMP. Pemprov sedang mempertontonkan tarian kesenjangan pendapatan di hadapan mereka. Mereka seolah “anak tiri” yang tidak pantas mendapat kesejahteraan yang sama. Paradigma yang seharusnya diperhitungkan dalam kebijakan sebagai aspek non-teknis,  mengingat visi persatuan, visi kesejahteraan dan visi keadilan adalah satu kesatuan (manunggal) dalam Ideologi Pancasila.

Tuduhan miring tentang iri hati membungkam suara mereka. Mereka juga masih menghargai kawan seprofesi di jenjang menengah. Jangan sampai dianggap sebagai aral kesejahteraan yang telah mereka nikmati. “Tata krama” dalam dunia guru adalah hal umum. Bahkan sering dijadikan senjata untuk mengendalikan kelompok intelektual ini. Orang-orang revolusioner akan menertawakan itu dan menganggapnya sebagai kebekuan pemikiran. Mungkin saja itu benar karena sebagian besar guru memang terisolasi karena tugas-tugas monotonnya setiap hari. Pandangan mereka terhadap dunia kurang atau mungkin sengaja di kurangi.

Guru SD  dan SMP yang umumnya berada di pelosok-pelosok sepatutnya punya hak sama atas tunjangan, karena demografi dan geografis wilayah kerjanya . Guru SD-lah yang sepatunya tak pernah bersih dari tanah kuning dan lengket. Sebagian besar guru SD dan SMP bertugas di daerah-daerah tak ber-aspal. Sekolah-sekolah mereka rawan banjir. Mengurusi anak-anak yang masih kabur dengan nasionalisme, integritas, kedaulatan bangsa,  dan hal-hal fundamental lainnya. Mereka tidak hanya mendidik di sekolah tetapi juga membangun kesadaran atas pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan dasar adalah lahan awal menyemai bibit unggul generasi di perbatasan utara.

Meninjau kualifikasi pendidikan, guru SD dan SMP pun memiliki tingkatan yang sama dengan guru SMA/SMK. Hanya saja penempatan guru sewaktu masih dibawah kewenangan pemerintah kabupaten  dilakukan dengan prinsip “mengisi kekosongan guru“ saat itu. Guru SMP dan SMA bisa dimutasi antar jenjang sesuai kebutuhan karena kualifikasi pendidikan mereka sama dan masih dibawah satu wewenang yaitu pemerintah kabupaten/kota. Guru SMP dan SMA umumnya adalah jebolan perguruan tinggi dan jurusan yang sama baiknya.

Defenisi guru dalam undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1 tidak menyebutkan sedikitpun perbedaan antara guru pendidikan dasar (dikdas) dan guru pendidikan menengah (dikmen). Dalam undang-undang itu jelas tertulis bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikananak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Kebijakan ini adalah upaya mengingkari defenisi undang-undang dengan membagi guru menjadi “kelas” yang berbeda. 

Jika benar pemerintah provinsi punya kemampuan finansial yang lebih baik, mengapa tidak memprioritaskan pada pemerataan infrastruktur pendidikan ketimbang menciptakan “gap” kesejahteraan antar pendidik? ( conggeng )
Bagikan:
KOMENTAR

TERKINI

SUARAKALTARA.COM

KOMANDOKALTARA.COM